Aspirasijabar | Morotai - Puluhan aktivis Unipas yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Gemar) Pulau Morotai, Maluku Utara, Kamis (18/11) menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan hasil tahapan SCKD tahap dua.
Aksi digelar didepan kantor Bupati Morotai. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Salah satunya, mahasiswa meminta DPRD dan Pemda Morotai selesaikan polemik dan usut tuntas otak dugaan praktek manipulasi hasil SCKD.
Aksi dikoordinir Vitra Piga ini. Dalam orasinya mengatakan, bahwa tahapan pilkades semakin menimbulkan kegaduhan.
"Ketika kita mengamati Proses Pilkades di Morotai yang jatu tahapan pada SCKD semakin menimbulkan kegaduhan masyarakat. Ketika hasil kelulusan yang ditetapkan oleh timsel versi 28 Oktober 2021,"ucap Vitra.
"DMPD mengumumkan versi 06 November 2021 yang diduga ada indikasi manipulasi serta campur tangan elit politik daerah untuk memanfaat perserta Demokrasi Rakyat di Desa untuk kepentingan kekuasaan,"sambung dia.
Fitra bilang, Intervensi itu merupakan kepentingan elit politik atas dasar kepentingan pribadinya.
"Sehingga amatan publik terkait dengan situasi pilkades adalah bukan hajatan rakyat ditingkat desa melainkan elit yang membangun celengan kepentingan,"cetusnya.
Dikesempatan itu salah satu orator, Ekal Samlan dalam orasinya mengungkapkan, bahwa tahapan Pilkades Pulau Morotai ada intervensi dari anggota DPRD Fraksi Golkar.
"Panitia Pilkades Kabupaten Pulau Morotai, dalam rangka mensuksesi pemilihan Kepala Desa di Pulau Morotai. Ini terkesan telah mengotak atik kepentingan proses jalannya pilkades morotai,"kata Ekal.
Bahkan, kata dia yang terjadi di internal pemerintahan daerah yang berhasil diotak atik adalah salah satu anggota DPRD. Yakni saudara Mahcmut Kiat.
"Yang sengaja memotori hitam diatas putih proses kepentingan pemilihan pilkades kabupaten pulau morotai. Tapi justru marak hahwasannya anggota DPRD Fraksi Golkar saudara Mahcmud Kiat anggota DPRD dapil ll bagian Morotai Selatan Barat telah mengotak atik kepentingan pilkades di Kabupaten Pulau Morotai,"ungkap Aktivis Samurai itu.
Menurutnya, tindakan ini justru mengecewakan seluruh rakyat yang ada di Kabupaten Pulau Morotai
"Aneh bin ajaib. Tau malu dong, anda (Mahcmut Kiat) itu mengurus hajat hidup orang banyak. Sebagai amanah yang diamanahkan hajat hidup orang banyak berdasrkan dalam undang-undang MD3 sebagai mana memperjuangkan dapil masing-masing,"paparnya.
Hal ini, ia juga mengaku telah mengkafer kasus yang terjadi di Pulau Morotai itu sendiri, bahwa saudara Mahcmut Kiat selaku anggota DPRD Morotai telah mencederai amanah konstitusi nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
Oleh karena itu, tindak ini kami berharap segera diselesaikan, sebagaimana diamankan dalam hukum.
"Oleh karena itu kami sampaikan kepada birokrasi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bahwa mengatur pemerintahan daerah bukan perkara kepentingan personal dan kelompok, tapi hajat kepentingan orang banyak,"pungkas Ekal.
Semenatara Anggota DPRD Pulau Morotai, Fraksi Golkar, Mahcmut Kiat, yang dikonfiramsi terpisah mengakatakan, apa yang disampaikan dalam aksi mahasiswa itu. Dirinya mengaku tidak paham.
"Abang (Saya,red) tara faham, darimana asal usul abang campur. Soal keterlibatan apa?,"singka Mahcmut sapaan MK itu.
Pewarta : Roger