Aspirasi jabar || Sumedang – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berbasis elektronik pada 28 Oktober 2026, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang mulai memperkuat kesiapan internal. Tak sekadar sosialisasi, para pegawai sekretariat juga disiapkan untuk terlibat langsung sebagai Liaison Officer (LO) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan sosialisasi Pilkades elektronik yang digelar di Working Space Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang, Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini diikuti seluruh pegawai Sekretariat DPRD dengan menghadirkan Ketua Komisi I DPRD Sumedang, Asep Kurnia, S.H., M.H., serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang, M. Yusup Sahruloh, beserta seluruh kepala bagian dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya mempersiapkan aparatur agar memahami mekanisme pemilihan berbasis digital sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Sumedang.
E-Voting Diklaim Lebih Efisien, Kepercayaan Publik Jadi Kunci
Dalam pemaparannya, Ketua Komisi I DPRD Sumedang, Asep Kurnia, menjelaskan keunggulan sistem Pilkades elektronik, termasuk potensi meningkatkan akurasi penghitungan suara, mempercepat rekapitulasi, serta meminimalkan kesalahan manusia atau human error.
Menurut Asep, penerapan teknologi dalam proses pemilihan harus dibarengi dengan upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang nantinya ditetapkan.
Masyarakat, kata dia, perlu mendapatkan keyakinan bahwa sistem yang digunakan mampu menghasilkan penghitungan suara secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, kesiapan sistem dan integritas penyelenggara menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Teknologi memang dapat membantu proses pemilihan menjadi lebih efisien, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan yang baik serta keterbukaan informasi.
DPRD bersama pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan Pilkades agar hasil pemilihan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat desa.
Pegawai Sekretariat DPRD Diterjunkan sebagai LO
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang, M. Yusup Sahruloh, menyampaikan bahwa dukungan Sekretariat DPRD tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi.
Pegawai di lingkungan sekretariat akan mendapatkan penugasan sebagai Liaison Officer (LO) atau petugas penghubung di sejumlah TPS untuk membantu memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan lancar.
Keterlibatan tersebut diharapkan dapat membantu koordinasi di lapangan, terutama apabila muncul kendala selama proses pemungutan suara elektronik berlangsung.
Dengan dukungan aparatur dari berbagai perangkat daerah, pelaksanaan Pilkades digital di Kabupaten Sumedang diharapkan dapat berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
424 TPS Jadi Ujian Kesiapan Pilkades Digital
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pilkades serentak secara elektronik dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober 2026, dengan cakupan 92 desa dan 424 TPS yang tersebar di 26 kecamatan. DPMD juga telah menyiapkan tim teknis untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing desa.
Skala pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem digital bukan sekadar persoalan menyediakan perangkat elektronik. Kesiapan petugas, kemampuan menangani gangguan teknis, serta koordinasi antarpihak akan turut menentukan kelancaran pemilihan.
Sebelumnya, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa pada Juli 2026, sejumlah fraksi DPRD Sumedang telah menyoroti pentingnya kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta antisipasi terhadap potensi gangguan jaringan internet di wilayah dengan akses terbatas.
Catatan tersebut menjadi relevan di tengah persiapan pelaksanaan Pilkades digital secara serentak. Sebab, penerapan teknologi dalam pemilihan tidak cukup hanya mengandalkan keyakinan bahwa sistem telah siap, tetapi juga memerlukan langkah antisipasi apabila terjadi kendala di lapangan.
Keberhasilan Pilkades digital nantinya tidak hanya diukur dari seberapa cepat proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut dapat berlangsung secara transparan, aman, dan dipercaya masyarakat.
Dengan demikian, penugasan pegawai Sekretariat DPRD sebagai LO perlu disertai pembagian tugas yang jelas, pemahaman teknis yang memadai, serta mekanisme koordinasi yang efektif.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu pelaksanaan Pilkades yang modern, tetapi juga mengharapkan pemilihan yang jujur, adil, dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap hasilnya.
Pilkades digital menjadi langkah menuju modernisasi demokrasi desa. Namun, pembuktian sesungguhnya baru akan terlihat ketika seluruh tahapan berjalan di lapangan pada 28 Oktober mendatang.
Jurnalis : Aep Mulyana

