Aspirasi Jabar || Halbar - Dalam rangka percepatan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Halmahera barat,maluku utara menggelar Dialog Publik Harmoni di Aula Bidadari Kantor Bupati, Kamis (24/6) lalu, Dialog dengan tema “Kolaborasi Strategi Percepatan Pembangunan Daerah” itu dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Halbar James Uang-Djufri Muhamad, dan sebagai narasumber Bupati Morotai Benny Laos, Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim, serta Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman.
Bupati James menyampaikan apresiasi kepada tiga kepala daerah, karena sudah hadir dan membagikan referensi dalam hal pembangunan daerah.
“Latar belakang kenapa orang-orang ini kita undang, pertama, Wali Kota Tidore ini orang yang memimpin Tidore Kepulauan masuk pada periode kedua dan pasti memiliki sejumlah pengalaman dalam membangun birokrasi dan pemerintahan dalam kebijakan pembangunan di Kota Tidore,” tuturnya.
Dalam paparan Bupati Pulau Morotai, Benny Laos memberikan inovasi yang di lakukan di pulau morotai.
Option 1 Melakukan Reformasi Birokrasi, Reformasi Anggaran dan Reformasi Mental Guna Mewujudkan seluruh Aspirasi Rakyat, Menampung dan Mengidentifikasi seluruh Kebutuhan Rakyat Option 2 Implementasi dan Pelaksanaan Semua Kebutuhan Rakyat Option3 Monitoring dan Evaluasi semua target Pelaksanaan implementasi.Membuka Pelayanan Pengaduan Masyarakat secara online maupun Tatap Muka. Menguji Keberhasilan Implementasi Pelaksanaan Terget Melalui Survei Penyelenggaraan Kebijakan Pelayanan Publik (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017) dan Survey BadanPusat Statistik (BPS). Option 4 Apa yang harus dulakukan untuk mewujudkan aspirasi rakyat dalam rangka percepatan pembangunan sebagai dasar pondasi..?
INFRASTRUKTUR PENDUKUNG Dukungan infrastruktur menjadi entry point pengembangan ini karena tantangan pertama adalah membuka keterisolasian pulau-pulau kecil yang berpotensi dalam rangka menciptakan aksesibilitas. Pemerintah Daerah terus mengembangkan ekonomi kepulauan Provinsi Maluku Utara. Berbagai upaya dilakukan dengan Sinkronisasi keterlibatan dalam Kebijakan baik dengan Pemerintah Pusat,Provinsi dan Lembaga Non Pemerintah(Swasta) sebagai multi-pihak yang terlibat dalam percepatan pembangunan dari sisi perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan,seperti pembangunan Bandara,Jalan StrategisNasional,Pelabuhan(Dermaga),AirBersih,tollaut,jaringan telekomunikasi Jaringan Listrik,Hotel,perdagangan antar pulau,dan peningkatan literasi serta inklusikeuangan.
Ini contoh Capaian SPM Pendidikan Regulasi Pemenuhan Hak Dasar Untuk Sektor Pendidikan-Peraturan Bupati Pulau Morotai No. 69 Tahun2017 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban dana bantuan operasional sekolah.-Peraturan Bupati Pulau Morotai No. 18 Tahun2018 Tentang penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 16 tahun dilingkungan kabupaten pulau morotai Upaya Dalam Pemenuhan Hak Dasar Untuk Sektor Pendidikan.(oje)