Aspirasijabar | Morotai - Akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, soalkan anggaran studi banding (Stuban) oleh sejumlah SKPD dan beberapa anggota DPRD ke kota Batam maupun ke Luar Negeri harus di telusuri.
"Di akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, dinama beberapa anggota DPRD Morotai maupan SKPD melakukan studi banding ke Batam hingga ke luar negeri Singapore. Ini harus telusuri,"ucap Akademisi Unipas Pulau Morotai, Sarman Sibua, dalam rilisnya, Selasa (12/4).
Menurut Sarman, dalam hemat kami bahwa ini tidak memiliki dasar maupun manfaat bagi rakyat Morotai. Sebab di akhir masa jabatan tinggal beberapa hari lagi, sangat tidak memiliki pengaruh sama sekali.
"Tentunya tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pokok/program jangka panjang dan program jangka pendek,"tegas Sarman.
"Jika studi banding ke Batam dan Singapura di akhir masa jabatan Bupati Morotai hanya sekedar berleha-leha dalam rangka menghibur diri. Silahkan saja, tapi harus mempertanyakan sumber anggarannya sehingga tidak sewenangan saja,"tambah Sarman.
Hal tersebut, Apakah studi banding yang di lakukan oleh Bupati Wabup Morotai dan beberapa anggota DPRD maupun SKPD itu menggunakan uang pribadinya atau anggran Daerah?
"Jika studi banding di lakukan menggunakan uang pribadi silahkan saja. Namun studi banding di akhir masa jabatan di lakukan oleh bupati dan beberapa anggota DPRD maupun SKPD memakai sumber anggaran daerah,tentunya harus di telusuri secara jelas,"cetunya.
Lanjit dia, Apakah sumber anggarannya melekat pada Dipa APBD Kabupaten Pulau Morotai yang berlaku untuk Bupati dan rombongan SKPD.
"Misalnya anggota DPRD apakah melekat pada Dipa sekretariat atau tidak, dan itu harus ada pertanggungjawaban anggaran tersebut secara administrasi maupun ke publik Morotai apa yang di dapat pada hasil studi banding disana,"pungkas Sarman.
jurnalis : (oje)
