Aspirasijabar || Tasikmalaya - Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) Kabupaten Tasikmalaya disinyalir tak profesional dalam melaksanakan tugasnya atau mandul dalam hal penegakan peraturan daerah(Perda)
Pasalnya banyak informasi dari masyarakat adanya perusahaan galian C yang nakal alias tak mengantongi izin usaha pertambangan(IUP) atau izin usaha diduga dibiarkan oleh Satpol PP
Padahal intansi ini sebagai penegak Peraturan Daerah(Perda) Kata Waris ketua Resort Gibas Kabupaten Tasikmalaya saat memimpin aksi unjuk rasa(Unras)di depan kantor Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Jumat(19-8-2022)
Waris menambahkan seharusnya Satpol PP bergerak secara intens terjun langsung ke masyarakat guna mengetahui adanya indikasi praktik praktik nakal atau liar yang dilakukan oleh oknum pengusaha yang tak mau membuat izin usaha ujarnya
Seperti halnya di Kecamatan Jamanis ada salah satu rumah makan yang diduga belum punya izin Amdal Lalin padahan menurut pantaun kami rumah makan tersebut sangat ramai keluar masuk kendaran seharusnya itu ditindak oleh Satpol PP jangan dibiarkan terangnya
Dan sekarang lagi ada pembangunan di rest area di Kadipaten tiap harinya bolak balik kendaraan yang mengangkut material itu juga sama diduga belum ada izin amdal lalinnya
Bukannya kami melarang untuk usaha tapi tolong buatkan dulu izinnya karena sejatinya negara kita ini negara hukum jadi segala sesuatu ada aturan atau regulasi jadi kami meminta tolong patuhi aturan yang telah ditentukan jangan semau gue atau Asal Bapak Senang(ABS) sehingga berani melanggar ketentuan yang telah ditetapkan
Untuk itu saya meminta ketegasan pihak Satpol PP sebagai penegak perda untuk menertibkan perusahaan perusahaan yang disinyalir belum mengantongi izin,
karena Satpol PP dananya besar untuk oprasional dan Alat tulis kantor(ATK) dan yang lainnya tetapi tidak berbanding lurus antara anggaran yang fantastis dengan tugasnya,kami mengantongi data kalau anggaran ditubuh Satpol PP itu besar
Menurut hemat saya Satpol PP belum terlihat adanya keberanian untuk menindak para pelanggar perda jangan jangan ada uang suap yang masuk ke intansi Satpol PP,kalau ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan anggaran kami tak segan segan akan melaporkan ke pihak kejati Jawa Barat tegas Waris
M.Muhlis