Aspirasijabar || MOROTAI-Demo Barisan Rakyat Morotai Bersatu yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Fahrudin Banyo untuk membela PJ Bupati Morot ai Muhammad Umar Ali agar tidak diganti itu diduga hanya untuk kepetingan perebutan jabatan kadis. Selain itu, aksi tersebut juga diduga dibiayai oleh salah satu pejabat untuk mendemo para anggota DPRD yang melakukan pleno pengusulan pemberhentian PJ Bupati ke Kemendagri."jadi yang demo dukung bupati itu salah satu ASN yang ingin mencari muka di PJ Bupati supaya bisa dipromosi menjadi kadis, juga demo itu dibiayai oleh oknum pejabat Pemda Morotai"ungkap salah satu ASN yang bertugas di lingkup Pemda Morotai.
Hanya saja, pernyataan demo untuk mencari muka mendapatkan jabatan itu dibantah oleh Fahrudin banyo."tidak benar, Saya sebagai ASN dengan jelas mengatakan bahwa aksi tendensi yang lain saya rasa ini aksi murni, aksi yang dilakukan oleh saya personal ASN menjaga citra dan Marwah ASN di Morotai, kami juga sudah mendengar jawaban DPRD saat audens,"bantahnya
Ia juga menegaskan bahwa dirinya melakukan aksi karena secara moril bahwa yang dipermasalahkan itu adalah atasannya sehingga harus turun tangan."Saya bahkan demo di kantor bupati, saya bilang untuk kepentingan saya ASN dan pimpinan saya siap lepas jabatan."tegasnya
Ditanya soal pihaknya menerima anggaran dari pejabat Pemda Morotai untuk melakukan demonstrasi. Dirinya kembali membantah."Kalau saya klarifikasi di media , saya tidak pernah menerima uang yang bernilai 10 juta,"bantah Fahrudin
Sementara Muhdi Widara, koordinator aksi ketika ditanyakan soal yang sama terkait dugaan pemberian anggaran oleh pejabat Pemda Morotai. Muhdi juga sedikit kebingungan."Uang 10 juta sampai detik ini kami tidak terima, kami belum menerima entah kami terima dari sapa,?"katanya
Berdasarkan pantauan media ini, sebelum hearing, Fahrudin saat berorasi tepatnya di depan pintu Mak kantor DPRD mengatakan bahwa ketua DPRD dan 7 anggota DPRD Morotai munafik karena mencederai demokrasi."DPRD memprovokasi untuk tumpah dara maka mereka harus ditangkap, ketua DPRD dan Cs harus ditangkap, Bahwa Muhammad Umar Ali bukanlah bupati pulau Morotai ini adalah kejahatan demokrasi, dirinya meminta bubarkan tidak ada yang namanya sekongkol." Cetusnya Sembari meminta pendemo yang berasal dari Desa Wawama, Gotalamo dan Daruba untuk naik membubarkan pertemuan DPRD dengan pendemo lainnya.
Hanya saja, saat hearing, Fahrudin dan rekannya dibuat tak berkutik setelah Judi R Dadana selalu pimpinan sidang, Rasmin Fabanyo dan Fadli Djaguna membeberkan data soal kesepakatan pengusulan pemberhentian PJ Bupati yang disetujui oleh semua fraksi yang ada di DPRD. Termasuk sejumlah alasan kenapa Umar Ali harus diusulkan oleh DPRD ke Mendagri melalui Gubernur Malut."kami sudah mendengar penyampaian dari lembaga ini, kami akan menjelaskan dari hasil ini dan menyampaikan ke masyarakat, karena kami datang ke sini untuk mempertanyakan apa yang dituntut oleh lembaga ini."aku Fahrudin
Setelah mengetahui dan memahami persoalan yang telah disampaikan, maka pimpinan sidang kembali mempertegas bahwa pendemo juga sudah mengetahui masalah paripurna pengusulan pemberhentian PJ Bupati sehingga tidak lagi berpolemik di luar.(oje)