Morotai -- Aktivis Samurai Distrik Unipas Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar aksi unjuk rasa terkait problem ekonomi meresahkan masyarakat Pulau Morotai.
Mahasiswa menyebut Pj. Bupati Pulau Morotai M. Umar Ali terkesan dinilai tidak mampu mewujudkan kepemimpinan di Kabupaten Pulau Morotai. Lantaran realitas rakyat Morotai menjerit.
Mereka juga minta Pj. Bupati hentikan penyaluran air bersih ke Hotel Molokai desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan.
Oleh sebab itu, Samurai mengutuk keras Pj. Bupati Pulau Morotai, melalui aksi unjuk rasa dikoordinir lansung oleh Ketua Samurai Distrik Unipas Morotai, Subhan Buton.
Sejumlah tuntutan aksi disampaikan Mahasiswa Distrik Unipas Morotai dengan spnduk bertuliskan,"Subsidi BBM Milik Masyarakat, Bukan Untuk Mafia dan Pemda"
"Berbicara soal air bersih samurai sudah menyuarakan mulai dari tahun 2018, itu terdapat dari di alami desa Pandanga Juanga dan Totodoku, yang masih menderita air bersih," ujar Rifal orator Samrai, Kamis (22/12).
Oleh sebab itu, kami meminta Pj Bupati segera mencopot direktur PDAM Morotai. Sebab terkesan tidak mampu mewujudkan air bersih, sehingga warga desa tersebut sangat menderita.
Penyaluran air bersih ini berdasrkan hasil investigasi Samurai bahwa air bersih bersumber dari PDAM banyak dialihkan ke Hotel Molokai desa Juanga.
"Pemda segera hentikan penyaluran air bersih ke Hotel Molokai dan segera alihkan
ke desa Juanga dan Pandangan," pinta nya.
Selain itu, Rifal juga mengungkap berdasarkan hasil investigasi diskriminasi sektor perikanan dan pertanian di 88 desa tersebar di Pulau Morotai sangat minim.
"Samurai punya hasil insvestigasi di 88 desa Kabupaten Pulau Morotai memiliki potensial sektor perikanan, pertanian, pariwisata dan sumber daya alam. Tapi kita lihat mayoritas petani dan nelayan kesejahteraan sangat caruk maruk, sehingga petani dan nelayan Morotai makin miskin," ungkapnya.
Sejumlah tuntutan disampaikan mahasiswa samurai distrik unipas morotai, diantaranya.
Polres dan kejari pulau morotai, segera tangkap dan proses mafia penimbunan BBM secara hukum dan UUD yang berlaku.
Pemda segera hentikan penyaluran BBM subsidi nelayanan kepada suplayer di pulau morotai.
Pemda segera hentikan penyalagunaan bantuan nelayan, salurannya harus tepat sasaran.
Pemda segera tuntaskan problem air bersih di desa pandanga, juanga, pasar totodoku, joubela dan mandiri.
Pemda segera hentikan penyaluran air hersih ke hotel molokai (oke)
Bupati segera pecat direktur PDAM, Kadis Perindagkop, Kadis Pertanian.