Aspirasi Jabar ||Morotai, Maluku Utara - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pulau Morotai, Irwan Abbas menjelaskan terkait dengan biaya operasional PPK, PPS dan KPPS.
"Keluhan yang terjadi hari ini adalah yang jelasnya untuk bagian anggaran di KPU sudah kami jelaskan secara terbuka ketika dalam rapat tadi. Dimana pembiayaan yang itu terjadi pada saat di Bimtek KPPS, bahkan di Bimtek-Bimtek PPS yang dilakukan oleh KPU," ucapnya saat dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, Senin (12/02/2024).
Tapi, menurutnya KPU sudah membayar baik itu biaya transportasi maupun biaya harian mereka. Itu semua sudah terbayar, katanya
Cuma, kata Irwan ada beberapa yang kemudian terjadi miskomunikasi. Sehingga KPU dengan adanya informasi yang kami terima hari ini, langsung mengundang kepada pihak Sekertaris KPU, PPK dan anggaran untuk menyelesaikan pembayaran itu.
"Jika terjadi, misalnya ada perselisihan pembayaran, maka akan diselesaikan secepatnya oleh pihak KPU dalam hal ini Sekertaris KPU dan bagian anggaran KPU," katanya
Selain itu, Irwan juga menjelaskan soal anggaran Bimtek yang belum dibayarkan ke PPS dan KPPS.
"Jadi untuk anggaran bimtek PPS dan KPPS itu sudah dibuat permintaan anggaran. Maka hari ini atau besok akan dibayarkan, setelah dari uang masuk langsung dibayarkan disemua PPS dan KPPS di 88 desa dan 6 PPK Kecamatan," ungkapnya
Ditanya, berapa nominalnya? Ia mengaku tidak mengetahui besaran nominalnya. "Kami juga tidak tau berapa nominalnya, yang jelas itu sudah diatur dalam PMK terkait dengan pembiayaan transportasi atau pengganti uang transportasi dari Kecamatan ke Kabupaten," jelasnya
Disisi lain, Irwan juga menepis soal ungkapan pihak PPS dan KPPS bahwa kerja KPU tidak maksimal.
"Jadi saya kira kalau soal teknis Alhamdulillah sudah maksimal. Tapi yang terjadi hari ini adalah soal administrasi pembayarannya, kalau misalnya item-item sudah dibayarkan semua tapi ada beberapa menurut mereka ada miskomunikasi antara bagian anggaran dan pihak Sekertariat PPK,"
"Jadi bukan di komisionernya. Bukan komisioner tapi ada di bagian anggarannya dimana Sekertaris, Bendahara sama juru bayar dan sekertaris PPK dibawah itu ada miskomunikasi. Itu hal yang manusiawi,"
Sehingga dalam pertemuan tadi akan dilakukan perbaikan terkait dengan selisih pembayarannya. Dan itu kami akui, ketika hal itu terjadi misalnya kekurangan maka akan dilakukan pembetulan oleh bagian anggaran, terangnya
Selain itu, Irwan juga menanggapi soal sikap PPS dan KPPS yang mengatakan akan mengundurkan diri.
"Yang jelas kami berharap tidak seperti itu. Kami berharap semua tahapan itu dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan anggaran KPU dalam pengelolaannya juga harus baik,"
"Jadi dua-dua harus jalan, baik itu tahapannya maupun anggarannya. Karena anggaran itu harus sesuai dengan Permenkeu. Maka kami berusaha agar anggaran PPS dan KPPS itu bisa tuntas,"
Lanjut Irwan, dan kalau misalnya sikap PPS dan KPPS itu terjadi, KPU tidak akan tinggal diam untuk tetap membangun komunikasi terus agar tahapan pemilu ini bisa berjalan dengan baik.
"Sebab, keluhan mereka hanya persoalan anggaran ke pihak anggaran yang tidak maksimal. Jadi kalau misalnya dimaksimalkan. Maka saya rasa tidak akan terjadi sesuatu yang tidak berarti dan kemudian mengganggu tahapan pemilu," pungkasnya
Tapi Alhamdulillah untuk Morotai sendiri, kami bisa menyatakan bahwa sudah sangat siap untuk melaksanakan pemilu, tandasnya. (Oje)