Aspirasi jabar || Sumedang -
Sekretaris Camat (Sekcam) Kecamatan Buahdua kab. Sumedang, Dede Kusnadi, menyampaikan bahwa pencairan dana ketahanan pangan yang direncanakan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih tergolong riskan. Hal ini disebabkan karena desa-desa di wilayah Kecamatan Buahdua masih kebingungan terkait petunjuk teknis (juknis) dan aturan pelaksanaannya.
Menurut Dede Kusnadi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan Buahdua, hingga pertengahan tahun ini belum ada kejelasan final dari pemerintah pusat mengenai regulasi teknis pencairan dana tersebut. “Desa-desanya masih bingung, karena juknis belum fix dari pusat. Akibatnya, mereka ragu mengambil langkah untuk menyalurkan anggaran ketahanan pangan melalui BUMDes,” ungkap sekcam saat di temui di ruang kerja kantor kecamatan Buahdua. Kamis. 17/07/2025.
Lebih lanjut, Dede juga menyebutkan bahwa berdasarkan arahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sebaiknya anggaran tersebut dialihkan atau digeser ke semester dua, sambil menunggu kejelasan aturan yang lebih pasti.
“Dari DPMD juga menyarankan agar dana ketahanan pangan ini jangan buru-buru dicairkan sekarang, lebih baik dialihkan ke semester dua agar pelaksanaannya lebih aman dan sesuai ketentuan,” tambahnya.
Dede menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan dana desa, khususnya untuk sektor ketahanan pangan, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ia juga berharap adanya pendampingan dan sosialisasi lanjutan dari pihak berwenang agar desa-desa dapat melaksanakan program sesuai regulasi.
Situasi ini menyoroti perlunya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, agar program strategis seperti ketahanan pangan dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan akuntabel, Pungkasnya.
Jurnalis : Aep Mulyana
Editor : Asp. SP.
