Aspirasi jabar || Sumedang -
Menindaklanjuti laporan yang di sampaikannya secara resmi ke Polda Jawa Barat, tokoh masyarakat Desa Surian, Cucu Suarsa, meminta semua pihak ikut mengawal proses hukum terkait indikasi manipulasi dokumen tanah warga. Dugaan praktik tersebut diduga dilakukan oleh oknum di tingkat Desa Surian, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang, dalam proses pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional Bendungan Sadawarna.
Menurut Cucu, kasus ini menyangkut hak-hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan kejelasan dan keadilan dalam proses ganti rugi lahan. Ia menegaskan bahwa setiap penyimpangan dalam administrasi maupun manipulasi dokumen harus diusut tuntas.
Indikasi penyimpangan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius dan transparan agar tidak merugikan warga yang terdampak proyek. "Kami berharap laporan ini tidak berhenti di meja penyidik. Demi tegaknya keadilan Semua pihak harus mengawal agar persoalan tanah ini jelas dan masyarakat mendapatkan haknya,” tegas Cucu Suarsa.
“Kami akan terus menampung aspirasi dan keluhan warga yang merasa dirugikan akibat proyek ini, agar mereka benar-benar mendapatkan haknya,” tegasnya.
Bendungan Sadawarna sendiri merupakan proyek strategis yang dibangun pemerintah pusat untuk mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air di wilayah Jawa Barat. Namun, di balik manfaat besar yang diharapkan, sejumlah warga mengaku kehilangan tanah akibat dugaan manipulasi data saat proses pembebasan lahan berlangsung.
Cucu menambahkan, transparansi dan keadilan harus dijunjung tinggi dalam setiap proyek nasional. “Kami tidak menolak pembangunan, tapi jangan sampai rakyat kecil yang dikorbankan,” ujarnya.
Jurnalis : Aep mulyana
