Aspirasi Jabar || Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terkait kondisi perekonomian nasional yang relatif stabil. Dalam keterangannya usai diterima di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia relatif stabil di tengah dinamika perekonomian global.
“Tadi kami sampaikan bahwa kondisi makro ekonomi relatif stabil, juga disampaikan terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, kemudian juga terkait dengan target inflasi, dan juga terkait dengan situasi makro dari perbankan, kemudian juga dari investasi yang sudah berjalan, dan dari berbagai angka-angka makro itu, kemudian juga kami membahas bagaimana caranya untuk meningkatkan ekspor,” ucap Menko Perekonomian.
Terkait ekspor, Airlangga menambahkan bahwa berbagai hambatan ekspor akan ditangani melalui satuan tugas yang telah mendapatkan penugasan dari Presiden. “Jadi ekspor kita akan pacu dari seluruh sektor, termasuk manufaktur, sehingga berbagai hal yang bisa mengurangi ekspor nanti akan kita debottlenecking yang sudah diberikan penugasan oleh Bapak Presiden melalui satgas,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara menyampaikan bahwa ketahanan perekonomian domestik tetap terjaga meskipun situasi ekonomi global penuh ketidakpastian. Menurutnya, perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa global menjadi sejumlah faktor eksternal yang perlu terus dicermati.
“Ini semuanya memiliki dampak di global yang pasti akan terkena dampak ke Indonesia. Kami melaporkan kepada Bapak Presiden kondisi ekonomi makro masih sangat resilient, kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilient. Jadi kita akan terus menjaga stabilitas ke depan dan tetap mendorong pertumbuhan,” ungkapnya.
Terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam sisa tahun 2026, Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan penelaahan dan efisiensi anggaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran secara tepat dan optimal.
“Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah bagian dari langkah-langkah akhir tahun yang memang secara rutin dilakukan untuk memastikan anggaran itu terlaksana namun tetap dilaksanakan dengan efisien,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suahasil menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti penghentian belanja pemerintah. Pada triwulan IV tahun 2026, belanja APBN diproyeksikan mencapai sekitar Rp1.300 triliun. Angka ini, katanya, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Untuk Q4 ini APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025 yaitu Rp. 1.200 triliun. Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun lalu. Ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial, bantuan pangan sudah mulai bergulir untuk Q4. Ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan mendorong government expenditure di perekonomian kita,” tuturnya.
Di samping penguatan belanja pemerintah, stabilitas sektor keuangan turut menjadi perhatian dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan mendukung peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan sektor keuangan.
“Tentu nanti bersama Bank Indonesia kita akan terus bekerja sama memastikan stabilitas dari sektor keuangan Indonesia dan kita akan terus mendukung teman-teman di OJK yang melakukan pengawasan mikroprudensial,” pungkasnya.
Untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, pemerintah juga akan terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia serta mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan pengawasan.
(BPMI Setpres)
