Aspirasi jabar || SUMEDANG – DPRD Kabupaten Sumedang mulai mendorong hadirnya regulasi khusus tentang penyelenggaraan rumah susun. Langkah tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa menjadi Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sumedang.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang pada Jumat (13/11/2026 ) itu bersifat internal dan dihadiri anggota DPRD, serta dipimpin langsung oleh Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD.
Adapun Raperda yang diusulkan adalah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, yang dinilai penting sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur pembangunan dan pengelolaan hunian vertikal di Kabupaten Sumedang.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang, drg. H. Rahmat Juliadi, M.H.Kes., menjelaskan bahwa usulan tersebut diajukan untuk mendapatkan persetujuan seluruh anggota DPRD agar selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Raperda inisiatif DPRD.
Menurutnya, keberadaan regulasi khusus rumah susun diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan, perizinan, pembangunan hingga pengelolaan rumah susun di Sumedang.
Selain memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha, aturan tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan hunian yang lebih tertib, aman, dan sesuai ketentuan.
Rahmat Juliadi juga menilai, regulasi tersebut memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui sektor pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat paripurna ini menjadi tahapan awal dalam proses pembentukan Raperda inisiatif DPRD. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana nantinya regulasi tersebut benar-benar disusun secara matang, memiliki aturan yang jelas, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun tidak sekadar menjadi produk legislasi, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi penataan hunian, kepastian hukum, dan pembangunan Kabupaten Sumedang ke depan.
Jurnalis : Aep Mulyana
