Aspirasi Jabar Morotai — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai, Ahdad H. Hasan, bersama Direktur RSUD Ir. Soekarno, dr. Christie Kartika S.S. Mamarimbing, membantah pemberitaan sejumlah media online terkait dugaan utang obat-obatan tahun anggaran 2025.
Ahdad menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai tidak memiliki utang pengadaan obat pada tahun 2025. Menurutnya, utang obat yang masih tercatat merupakan kewajiban dari tahun anggaran sebelumnya, yakni 2023 dan 2024.
"Untuk tahun 2025, Dinas Kesehatan tidak memiliki utang obat sama sekali. Utang yang ada merupakan kewajiban dari tahun-tahun sebelumnya," tegas Ahdad.
Hal senada disampaikan Direktur RSUD Ir. Soekarno, dr. Christie Kartika S.S. Mamarimbing. Ia menyebutkan bahwa seluruh kewajiban pembayaran obat-obatan rumah sakit untuk tahun 2025 telah diselesaikan sehingga tidak ada tunggakan pada tahun tersebut.
Ia juga menyayangkan pemberitaan yang dinilai tidak melalui proses konfirmasi dan verifikasi kepada pihak rumah sakit sebelum dipublikasikan.
Sementara itu, dengan maraknya pemberitaan yang tidak sesuwai fakta, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pulau Morotai, Iwan Mauraji, ketika di konfirmasi menyatakan akan melaporkan dua media online ke Dewan Pers, Selasa (10/11/2026).
Iwan menilai pemberitaan tersebut tidak sesuai fakta karena diduga tidak memahami secara utuh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor 16.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, pemberitaan yang menyangkut persoalan tersebut seharusnya didahului dengan pengujian informasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya Pasal 3 yang mewajibkan wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi.
Selain itu, Pasal 4 KEJ melarang wartawan membuat berita bohong dan fitnah.
Iwan berharap media dapat menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan mengutamakan akurasi, verifikasi, dan keberimbangan dalam menyampaikan informasi kepada publik. (oje)
