Aspirasi Jabar || Purwakarta – Skema kerja sama publikasi media melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta menjadi perhatian kalangan perusahaan pers. Pasalnya, terdapat perbedaan kuota dan nilai pekerjaan berdasarkan kepemilikan sertifikat faktual dari Dewan Pers.
Berdasarkan paparan teknis kerja sama publikasi, media yang telah memiliki sertifikat faktual Dewan Pers mendapatkan alokasi lima artikel dengan nilai Rp5 juta. Sementara media yang belum memiliki sertifikat faktual mendapatkan alokasi satu artikel dengan nilai Rp1 juta.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Purwakarta, Dody Budiarsyah. Ia menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai dasar penetapan persyaratan serta perbedaan kuota dan nilai kerja sama tersebut.
Menurut Dody, perusahaan pers yang belum memiliki sertifikat faktual Dewan Pers tidak serta-merta dapat dianggap tidak legal atau tidak memenuhi syarat untuk menjalankan kegiatan jurnalistik.
"Yang perlu dijelaskan adalah apa dasar penetapan perbedaan kuota dan nilai pekerjaan tersebut. Apakah berdasarkan regulasi, standar teknis pengadaan, atau kebijakan internal penyelenggara kerja sama," menjadi hal yang perlu diklarifikasi kepada Diskominfo.
Ia juga menyoroti mekanisme pelaksanaan kerja sama yang menggunakan sistem e-Katalog, tetapi melibatkan pihak ketiga atau agensi sebagai pelaksana distribusi pekerjaan kepada media.
Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai pembagian kewenangan antara Diskominfo sebagai instansi yang menentukan daftar media penerima pekerjaan dengan agensi yang menjalankan mekanisme kerja sama.
Dody menegaskan, transparansi menjadi hal penting agar seluruh perusahaan media memahami persyaratan, mekanisme, serta dasar penentuan nilai kerja sama yang bersumber dari anggaran pemerintah.
Ia berharap Diskominfo Kabupaten Purwakarta dapat memberikan penjelasan secara terbuka, termasuk menunjukkan dasar kebijakan dan dokumen teknis yang menjadi acuan pelaksanaan kerja sama publikasi.
"Persoalannya bukan semata-mata soal besar atau kecilnya nilai kerja sama, tetapi bagaimana standar dan mekanisme penentuannya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan objektif," demikian poin yang menjadi perhatian dalam persoalan tersebut.
Editor : Redaksi
