Kadis DPMD Purwakarta Hadiri RAT/LPJ UPK DPMD Binangkit Kecamatan Darangdan -->

Kadis DPMD Purwakarta Hadiri RAT/LPJ UPK DPMD Binangkit Kecamatan Darangdan

29 Jan 2022, Januari 29, 2022
Pasang iklan

Aspirasijabar | Purwakarta - Di tengah kondisi pandemi Covid-19 Unit Pengelola Keuangan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK-DAPM) Biangkit Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang berlangsung di PT Sahejo Desa Sawit, pada Jum'at 28-Januari 2022.

Rapat tersebut selain dihadiri Kadis DPMD Kabupaten Purwakarta Jaya Pranolo, S.STP.M.Si, Camat Darangdan Drs Al Idrus Nurhasan, bersama Sekcam Darangdan Babang Subarna, M.Pd, Kasi DPMD Kecamatan Darangdan Luki Yuliawan, SE Dedi Rukmana stap Kasi Kesos Kecamatan Darangdan, Kapolsek Darangdan yang diwakili oleh Aiptu Saepuloh Kanit Intelkam Polsek Darangdan, Aiptu Dede Sugandi, Bripka Dede Azhari serta Serka Junir babinsa Desa Sawit Koramil 1903 Darangdan, Pendamping Desa (PD) Kecamatan Darangdan Badrudin, SP,

Kemudian jajaran Pengurus UPK-DAPM Binangkit Kecamatan Darangdan yang hadir, yaitu Cecep Puja Ar selaku Ketua Badan Penjamin Pinjaman (BPP) Budi Sahbudin selaku Sekretaris BPP dan Komarudin Syam selaku Bendahara BPP,
Kemudian Bambang Dewi Sugiharto selaku Ketua Badan Pengawas (BP) H. Aep Saepudin, S.Pdi dan Dede Mulyadi, Naning Sariningsih, SH selaku Ketua UPK-DAPM Binangkit, Tatan Rustandi selaku Sekretaris, R.Rani Rahmalia Dewi selaku Sekretaris dan dua orang stap, yaitu Adi Herdiansyah dan M.Masri.

Jaya Pranolo, S.STP.M.Si Kadis DPMD Kabupaten Purwakarta dalam kata sambutannya se-usai sambutan dari Camat Darangdan Drs Al Idrus Nurhasan,Jaya Pranolo mengatakan terkait Permendes 15 tahun 2021.
Dengan keluarnya Permendes tersebut ternyata Pemerintah pusat masih menganggap UPK masih menjadi aset, kemudian menjadi fotensi pergerakan ekonomi secara mikro di lapangan, dan ini harus diperhatikan, juga dalam waktu dekat dengan para pendamping kemudian juga nanti saya minta masukan dari temen-temen Upk kita akan di bentuk Perbupnya, maksimal tahun 2023 ini wajib Upk-Upk ini menjadi Bumdes bersama menambah penguatan kelembagaan di Upk, kemudian penguasa regulasi dan penguatan dasar hukum.

Dan pengurus Upk tidak berubah masih pengurus Upk yang sudah ada, kemudian terkait aset juga ada penguatan disitu, nanti kita akan bekerjasama dengan Inspektorat untuk mereviu aset Upk yang sudah berjalan.

Kedepan Upk akan menjadi Bumdes bersama tentunya harus lebih besar dan harus lebih mamfaat,
Karena nanti kalau sudah menjadi Bumdes bersama tentunya ada keterlibatan Desa Desa.

Intinya ada penguatan Kelembagaan dan yang kedua ada penguatan regulasi dan penguatan dasar hukum, harapannya bila nanti sudah menjadi Bumdes bersama mudah mudahan menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat. "Terang Jaya Pranolo"


Penulis : Bah

TerPopuler