Morotai - Ketua BPD Desa Usbar Pantai, Kecamatan Morotai Selatan Barat (Morselbar), Faisal Sangaji, meminta Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (D-PMD) untuk segera memanggil Kepala Desa (Kades) Usbar Pantai, Irwan Sidarima, kerena telah membuat kegaduhan di internal Pemerintah Desa (Pemdes).
Kegaduhan dipicu atas munculnya SK dobel soal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
"Tanggal 30 Mei 2022 ada SK yang Kades tanda tangan, disitu tidak ada pemberhentian. Jadi di SK itu semua perangkat desa yang lama, yang sudah aktif di Januari diakomudir sampai Desember. Tiba-tiba ditanggal 30 Juni 2022 kemarin muncul SK pegangkatan baru. Di SK itu ada 7 orang yang diangkat di tanggal 30 Mei itu kembali diberhentikan, entah dengan alasan apa, sementara mereka aktif. Ini yang jadi perdebatan dalam beberapa kali rapat kemarin," ungkap Faisal kepada wartawan, Kamis (7/7/2022).
Terkait SK dobel itu, lanjut Faisal, sudah dipertanyakan Sekretaris Desa saat rapat internal Pemdes bersama BPD beberapa hari yang lalu.
"Nah dalam rapat itu Kades mengaku, bahwa SK yang dia tanda tangan di tanggal 30 Mei itu bukan SK pengangkatan, tapi SK untuk gajian. Jadi tong samua bingung, karena tong juga baru dengar kalau gajian pake SK," timpalnya.
Yang membuat marah Pemdes, menurut Faisal, dalam proses pemberhentian ada tindakan semanah-menah yang dilakukan Kades terhadap orang yang diberhentikan.
"Jadi ada salah satu Linmas, awalnya dia sudah tidak mau kerja karena dia so dengar info katanya dia mau diganti. Lalu si Linmas itu pergi ke Daruba untuk kerja proyek. Tanggal 30 Mei, Kades tanda tangan SK untuk semua perangkat desa, termasuk SK si Linmas itu. Jadi si Linmas itu sementara kerja proyek, di datangi Kades minta dia balik ke kampung karena SK sudah ada. Tiba-tiba ditanggal 30 Juni kemarin dia (Linmas) diberhentikan lagi. Ini kan sudah keterlaluan," ungkap Faisal.
Parahnya lagi, kata Faisal, ada sejumlah perangkat desa yang diberhentikan tanggal 30 Juni, masih diminta Kades untuk terus berkantor dengan alasan orang yang diangkat masih kerja diluar daerah.
"Jadi ada 2 orang yang dia sudah berikan SK pemberhentian disuruh tetap masuk kantor. Alasannya, karena orang yang ganti sementara ada kerja diluar daerah, entah kerja apa, pulangnya kapan, tong tara tau. Tapi orang yang dia kase berenti itu disuruh tunggu sampai orang yang ganti itu pulang, baru berenti kerja," kata Faisal.
Dan menurut Faisal, ada 7 orang yang diangkat Kades semuanya adalah keluarga Kades dan orang yang memilihnya di Pilkades kemarin.
"Jadi pengangkatan ini sarat nepotisme. Tapi lebih aneh lagi, orang yang mau berenti dia tidak mau kase berenti, tapi orang yang aktif dia kase berenti. Ditambah lagi, dia kase berhentikan orang dengan alasan tidak boleh ada gaji dobel dalam rumah tangga, tapi ada yang dia angkat justru dobel gaji dalam rumah tangga. Kacau tong pe Kades ini," geram Faisal.
Atas kebijakan kacau yang dilakukan Kades tersebut, Faisal meminta agar masalah ini segera di selesaikan ditingkat lebih atas dalam hal ini Camat dan D-PMD. Sehingga konflik di internal Pemdes saat ini tidak berkepanjangan.
"Tong pe Kades ini sudah 49 hari kerja pasca dilantik, tarada program yang dia kase bajalang di desa. Dia juga tara pernah duduk bahas bersama Pemdes maupun BPD soal program apa yang harus tong kase jalan. Setiap malam dia (Kades) hanya rapat deng dia pe pendukung untuk urus mo kase berenti sapa, mo angkat sapa. Jadi kami hanya berharap Camat dan D-PMD secepatnya turun tangan," pinta Faisal.
Sementara, Kades Usbar Pantai, Irwan Sidarima, saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, dari jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam nomornya tidak aktif.
Media ini juga sudah mengirim pesan SMS ke yang bersangkutan pada jam 7 malam, nemun Kades belum juga merespon.
Sampai berita ini ditayang nomor telepon Kades belum juga tersambung. (oje)