Aspirasijabar ||Morotai -- DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menolak keras atas kebijakan Pemerintah tengah menaikan harga BBM bersubsidi dan non subsidi.
Ketua DPD PKS Pulau Morotai M. Rasmin Fabanyo, kepada media ini, menolak keras kenaikan BBM, lantaran kebijakan Pemerintah yang sangat tidak populis mengabaikan jerit penderitaan rakyat khususnya di Pulau Morotai.
"Kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi, dengan PKS Kabupaten Pulau Morotai menyatakan sikap menolak, kebijkan yang sangat tidak populis yang cenderung mengabaikan penderitaan dan jeritan rakyat,"tegas Rasmin Anggota DPRD ini, Rabu (6/9).
Sebab, Menurut Rasmin, dampak kenaikan harga BBM ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Apalagi berkaitan dengan BBM itu sangat menekankan nelayan hingga petani.
"Jika harga BBM naik, maka implikasinya harga-harga bahan pokok naik melonjak dan angkutan umum. Baik darat, laut dan udara pun dipastikan naik. Itu jelas-jelas menyengsarakan rakyat kita,"paparnya.
Kata Rasmin, PKS berpendapat bahwa Indonesia saat ini belum seutuhnya pulih dari Covid-19, dimana ekonomi masyarakat terpuruk.
"Untuk itu, bahkan rakyat Indonesia juga mengalami kelangkaan minyak goreng, dan ingatan serta suasana batin itu belum berakhir kini pemerintah telah menarik harga BBM bersubsidi. Ini sangat menyakiti hati rakyat Indonesia,"tegasnya.
Saat terjadi kenaikan BBM, secara khusus di Kabupaten Pulau Morotai lebih tragis lagi, disamping kita telah terdampak degan kebijakan Pemerintahan Benny Laos Asrun Padoma uga.
"Yang mana 2 tahun terkahir ini sejak 2020 sampai degan 2022 ekonomi Morotai sangat merosot, dimna daya beli masyarakat menurun drastis, perputaran uang tidak stabil dan keluhan rakyat dimna-mana soal inflasi ekonomi, sehingga ini sangat memberikan beban rakyat Morotai,"ungkapnya.
Rasmin membayangkan, jika ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah pusat yg menaikan harga BBM, maka saya sangat prihatin sekali dengan situasi dan kedaan Morotai saat ini.
"Sudah pasti hidup rakyat saat ini terbeban dengan dampak kenaikan harga BBM,"sambungnya.
Untuk itu, sebagai Ketua DPD PKS Pulau Morotai yang juga selaku ketua fraksi PKS DPRD Pulau Morotai. Ia meminta pemerintah pusat agar mengkaji kembali kenaikan BBM ini.
"Bila perlu batalkn kebijakan menaikan harga BBM ini melahirkan sebuah kebijkan, haruslah memgedepankan rasa keadilan dan kepekaan Nurani. Bahwa rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan,"pungka Politikus PKS ini.(oje)
