Aspirasi Jabar || Purwakarta - Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (PERMATA) Cabang Bandung mengkritisi tingginya anggaran Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang diajukan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk tahun anggaran 2025. Sikap tersebut disampaikan setelah mereka menelusuri data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat dua paket besar anggaran untuk kebutuhan jamuan tamu di Bagian Umum Setda Purwakarta. Paket pertama tercatat sebesar Rp2.790.930.000, sementara paket kedua mencapai Rp400.000.000. Secara total, anggaran jamuan tamu itu mencapai Rp3.190.930.000.
PERMATA Bandung menilai bahwa angka tersebut patut dipertanyakan dari sisi urgensi dan prioritas penggunaan APBD. Mereka menyebutkan bahwa pemerintah daerah perlu memaparkan rincian kegiatan, standar biaya, serta alasan kebutuhan jamuan dalam jumlah sebesar itu.
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut menyoroti pentingnya transparansi. Mereka menegaskan bahwa perangkat daerah harus membuka rincian penggunaan anggaran secara lengkap guna mencegah kesalahpahaman publik dan memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Dari aspek prioritas pembangunan, PERMATA Bandung juga menilai bahwa pemerintah daerah semestinya mempertimbangkan kondisi layanan publik dan kebutuhan infrastruktur yang masih menjadi keluhan masyarakat. Mereka menegaskan bahwa belanja konsumtif seperti jamuan tamu seharusnya mendapat evaluasi mendalam sebelum dialokasikan dalam jumlah besar.
Ketua Umum PERMATA Bandung, Repaldi Teja Supangat, menegaskan bahwa sikap kritis tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola anggaran daerah. “Kami meminta penjelasan resmi terkait urgensi dan peruntukan anggaran jamuan tamu sebesar itu. Pemerintah harus membuka secara transparan agar masyarakat tidak bertanya-tanya ke mana dana publik digunakan,” ucap Repaldi ketika ditanyai pendapatnya.
Ia menambahkan bahwa kejelasan informasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. “Kalau alasan dan kebutuhannya jelas, tentu masyarakat bisa menilai secara objektif. Tapi kalau tidak dibuka, wajar kalau muncul kecurigaan,” lanjutnya.
Melalui pernyataan ini, PERMATA Bandung mendorong Setda Purwakarta untuk segera memberikan klarifikasi resmi terkait alokasi anggaran tersebut. Mereka menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Jurnalis : Algina Siti Nurahma
Editor : Alghifari
