Aksi Demo Damai FCBT, Belay: "Pemda dan DPRD KKT Harus Cari Solusi Terkait Honorer 2300 Yang Dirumahkan" -->

Aksi Demo Damai FCBT, Belay: "Pemda dan DPRD KKT Harus Cari Solusi Terkait Honorer 2300 Yang Dirumahkan"

18 Jan 2023, Januari 18, 2023
Pasang iklan

Aspirasijabar | Kepulauan Tanimbar - Forum Cinta Bumi Tanimbar (FCBT) gelar aksi demo damai di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, meminta Pemda dan DPRD mencari solusi soal 2300 orang tenaga honorer yang telah dirumahkan. 

Demo damai yang direncanakan akan dilaksanakan pada dua titik, yakni Kantor Bupati Kepulauan Tanimbar dan Kantor DPRD Kepulauan Tanimbar, namun peserta aksi diperintahkan untuk menuju Kantor DPRD.

Berhubung Penjabat Bupati tidak berada di tempat, karena beliau bersama Forkopimda harus keluar daerah konsultasi ke Pemerintah Pusat soal musibah gempa yang terjadi di Tanimbar maka, beliau tidak sempat bertemu dengan peserta aksi untuk mendengar aspirasinya. 

Para pendemo yang dipimpin oleh Alex Belay Ketua FCBT, kemudian menuju Kantor DPRD Kepulauan Tanimbar dan menyampaikan pernyataan sikap, setelah itu bertemu dengan Anggota DPRD dan dilakukan hearing.

Peserta aksi demo diterima oleh Jidon Kelmanutu, ST, Wakil Ketua DPRD I Kepulauan Tanimbar sekaligus bertindak sebagai pimpinan sidang dalam hearing bersama peserta aksi demo FCBT (Forum Cinta Bumi Tanimbar)

Alex Belay Ketua FCBT mengatakan, Tujuan daripada kehadiran kami di sini adalah mendasari surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 27 Desember kemarin Tahun 2022, dalam surat edaran tersebut telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kurang lebih 2300 orang tenaga kontrak daerah atau pegawai non PNS pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 

"Jadi, tujuan kami tadi yang pertama adalah ingin berjumpa langsung dengan pejabat Bupati namun memang pejabat bupati tidak berada di tempat mudah-mudahan beliau keluar daerah hari ini untuk mengurus seluruh kepentingan bersama terkait dengan bencana sosial yang kemarin dihadapi,"kata Belay saat dengar pendapat bersama Pimpinan dan Anggota DPRD kepulauan Tanimbar, Senin, (16/01/2022).

Lanjut Belay, Kami datang di lembaga DPRD inj untuk menyampaikan aspirasi  tenaga honorer dan meminta kiranya DPRD bisa memanggil pejabat pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar duduk bersama mencari solusi untuk 2300 orang tenaga honorer yang harus kehilangan pekerjaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menciptakan pengangguran terbuka bagi anak-anak negeri di Tanimbar nantinya karena telah terjadi pemutusan hubungan kerja 2300 orang.

"Berdasarkan informasi yang kami dapat itu, akan digunakan pola outsourcing kurang lebih hanya untuk tenaga non teknis. Kalau tidak salah ini juga akan berdampak kalau misalkan ada 600 sampai 800 orang maka ini merupakan sebuah wabah atau penyakit sosial juga di lingkup masyarakat,"ungkapnya. 

Kebijakan itu dilakukan namun masih ada kurang lebih 1000 orang juga, ini menjadi sebuah permasalahan yang sejenisnya harus disikapi secara cermat oleh pemerintah daerah dan DPRD. 

Ditambahkan, Tenaga Honorer yang sudah dirumahkan, namun masih ada Surat tugas oleh OPD terkait otomatis tugas yang dikeluarkan oleh satu OPD, pasti ada penganggaran. Ini harus dipertegas. Kemudian ada sopir pejabat dan lain-lain yang masih berlaku ini penganggarannya dari mana. Tanya Belay. 

"Kami minta daripada Bapak Ibu pimpinan anggota DPRD untuk Kalau boleh, tidak ada pemutusan hubungan kerja tetapi di rumahkan sesuai sesuai dengan surat tanggal 23 kemarin,"pintahnya. 

Jidon Kelmanutu, ST Wakil Ketua DPRD I Kepulauan Tanimbar dalam rapat dengar pendapat bersama Peserta aksi FCBT mengatakan, Pemerintah pusat telah menganggarkan untuk tahun 2023 ini, hanya menerima tenaga PPPK sebanyak 700 orang sekian itu berarti dari 2000 sekian orang itu sudah sedikit demi sedikit kita mengatasi persoalan pencari kerja di Kepulauan Tanimbar. 

"Kami pimpinan anggota DPRD kemarin, sudah rapat dan segera menindaklanjuti persoalan ini.  Saudara-saudara hari ini baru datang Oleh karena itu saudara-saudara lambat dalam menangani persoalan-persoalan,"katanya. 

Lanjut Kelmanutu, Kami akan segera tidak lanjuti dalam rapat DPRD dalam membicarakan persoalan dimaksud. Tindaklanjuti hasil rapat Pimpinan dan anggota DPRD pada beberapa waktu lalu di tahun 2023 kemarin, dalam pertemuan bersama dengan pemerintah daerah, perlu kami sampaikan bahwa khusus bagi tenaga kontrak untuk guru dan medis dikembalikan lagi untuk mereka bekerja seperti biasa dengan dibayar lewat dana JKN sesuai penjelasan pemerintah daerah. Jelas Kelmanutu. 

Sesuai penyampaian oleh pemerintah daerah, mereka akan kembali bekerja tetapi tentu akan disesuaikan dengan bidang teknis mereka masing-masing tidak tidak seenaknya mau terima tenaga-tenaga Honorer. 

"Kalau ada masalah, datang di sini jangan main posting di WhatsApp-WhatsApp Grup, kalau ada masalah kita selesaikan di lembaga ini,"tegasnya.

Belay menambahkan, Angka pengangguran makin meningkat di Tanimbar, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, angka kriminalitas makin tinggi, seperti kasus asusila dan lain-lain. Bukan persoalan hari ini tenaga honorer dirumahkan kemudian selesai. 

"Kalau boleh mereka yang dirumahkan  itu harus ada solusinya, misalkan ada lapangan pekerjaan lain yang mesti disiapkan oleh pemerintah misalnya, ciptakan dulu BLK atau yang lain-lain sehingga mereka disiapkan, dan tidak akan menimbulkan dampak sosial yang akan terjadi bagi masyarakat secara luas. Kami berharap agar ini mesti menjadi perhatian serius oleh bapak ibu pimpinan dan anggota DPRD". Tutup Belay. 

(Devi)/Red

TerPopuler