Aspirasi Jabar || Morotai-Pelatihan percepatan penurunan stunting(PPS) Bagi fasilitator kabupaten kota dan orientasi percepatan penurunan stunting bagi tim pendamping keluarga (TPK) di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2023 yang dilaksanakan oleh BKKBN Maluku Utara di aula Hotel Perdana Kamis 9 Maret 2003.
Sekertaris BKKBN Provinsi Maluku Utara, Ansar Djainahu mengungkapkan bahwa tingkat Stunting di Maluku Utara masih mengalami peningkatan, di antaranya pulau morotai,Halteng dan sula.
"Jadi berdasarkan data SSGI Provinsi Maluku Utara masih memiliki angka prevalensi tinggi yaitu 26,1 persen pada tahun 2022 menempati urutan 12 secara Nasional dan prevalensi stunting di Indonesia turun ke 21,6 persen dari 24,4 persen sedangkan target presiden pada tahun 2024 penurunan stunting di angka 14 persen," ungkao Ansar ketika dikonfirmasi media di Perdana Hotel, Kamis (9/03/2023).
Olehnya itu, menurutnya, berdasarkan perpres nomor 72 tahun 2021 dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting itu ada lima pilar yaitu pertama, komitmen, kedua, pencegahan Stunting, ketiga, konvergensi, keempat, menyediakan pangan yang baik dan kelima, melakukan inovasi terobosan dan data yang baik, katanya
Maka, lanjut Ansar bahwa pada prevalensi Stunting di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2021 diatas angka 28,3 persen naik menjadi 31,2 persen tahun 2022, sehingga terjadi peningkatan 2,9 persen.
Untuk itu, Ansar bilang, perlu melakukan evaluasi pelaksanaan pendampingan bagi TPK agar kita mengetahui kendala atau masalah apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperbaiki sesuai tujuan dan harapan bisa tercapai, tuturnya
Sehingga berbagai upaya pemerintah tersebut telah mampu menurunkan prevalensi stunting di Indonesia, namun belum sesuai dengan harapan kita semua. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Presiden RI telah memberi amanah kepada BKKBN sebagai ketua pelaksana program percepatan penurunan stunting pada tanggal 25 Januari 2021 lalu, ucapnya
Kata Ansar bahwa amanah ini sungguh berat untuk dilaksanakan apabila BKKBN hanya bekerja sendiri-sendiri tanpa melibatkan instansi lain terutama mitra kerja BKKBN yakni OPD Kabupaten dalam hal ini Dinkes, TNI, ibu-ibu PKK dan lain-lain.
BKKBN memang memiliki potensi yang sangat besar di lini lapangan meliputi penyuluh KB, petugas lapangan keluarga berencana, kader kelompok kegiatan, pembantu pembina keluarga berencana desa. Maka semua potensi tersebut harus berkolaborasi dengan mitra kerja dalam rangka percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Karena percepatan penurunan stunting sesuai yang diamanatkan oleh Presiden RI sebesar 27,6 persen pada tahun 2019 menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Maka untuk mencapai target ini, Ansar menambahkan bahwa telah disusun strategi khusus dalam bentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga beresiko Stunting, sehingga salah satu aspek strategi dalam RAN percepatan penurunan stunting adalah pendampingan keluarga beresiko Stunting oleh kader pendamping yang kita sebut dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK),
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (DKKB) Pulau Morotai, Julys Giscard Croons mengatakan bahwa terkait dengan Stunting itu sudah digariskan juga dalam RPJMN tahun 2020-2024 terkait dengan peningkatan kualitas SDM, tuturnya
Kemudian indikatornya yaitu percepatan penurunan stunting yang mana ditarget pada tahun 2024 harus menjadi 14 persen. "Nah angka ini adalah angka SSGI biasa ini sering diperdebatkan terkait dengan angka prevalensi," ucapnya
Bahkan presiden juga telah mengeluarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Untuk itu, kata Julys bahwa ini menjadi PR kita bersama baik itu Pempus maupun Pemkab, karena yang kita ketahui bersama bahwa angkat Stunting di Pulau Morotai ini masih menjadi permasalahan utama. Sehingga kita mengisyaratkan bahwa ada yang salah dalam penanganan Stunting di Kabupaten Pulau Morotai, katanya
Olehnya itu, Julys meminta bahwa strategi penanganan Stunting harusnya turun jika kita benar-benar menangani dengan baik, tandasnya (oje)