Aspirasi Jabar || Musi Rawas Utara - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Musi Rawas Utara dalam meningkatkan disiplin dan capaian kinerjanya, masih belum mendapatkan jawaban dari pihak terkait ,Sementara Sekda Elfandari (Rabu 25/07) kepada Media via Whapashapt nya iya menulis Cubo kk hubungi (red coba kakak hubungi Kadisnya ya kak nanti Elfan kasih tau dia kadis nya) yo kk... dr Arios... kagek elvan kasih tahu dio jugo yo dan saya sekarang masih ikut rapat bangar jelasnya.
DPPKB Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan baik dr Arios maupun Mugono belum berhasil alias belum mendapat jawaban dan menurut salah satu sumber iya jelas N akan menyampaikan kepada pak Arios dan menurutnya itu kegiatan tahun 2022 jamannya pak Mugono karena pak Mugono masih ikut pim dua Minggu dan beliau lebih kompeten untuk memberi jawaban jelasnya,, Terkait kegiatan dilingkungan DPPKB Muratara Mugono dihubungi selalu tidak ada jawaban dan sangat disayangkan Kepala Dinas terkesan malas menjawab dan memilih bungkam terkait kegiatan DPPKB tahun anggaran 2022, terang Madon Kepada Media ini (25/07) adapun konfirmasi awak media mempertanyakan :
(1) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota Rp (170,000,000)
(2) Belanja jasa tenaga administrasi Rp (727,200,000)
(3) Belanja honorarium pengadaan barang dan jasa Rp ,(23,280,000)
(4) Belanja sosialisasi Rp (90,000,000)
(5) Honorarium penyuluhan atau pendampingan Rp (952,960,000)
(6) Belanja sosialiasi Rp (228,000,000)
(7) Belanja jasa tenaga administrasi Rp (194,022,200)
(8) Belanja jasa tenaga keamanan Rp (54,000,000)
(9) Belanja jasa tenaga kebersihan Rp (54,000,000
Dari 9 item kegiatan tersebut jelas Madon, patut diduga banyak penyimpangan dan tidak transparan, hal ini terbukti saat dikonfirmasi kepala Dinas tidak membalas juga tidak menjawab baik tertulis what’sApp maupun ditelepon.
Dalam pengawasan melekat (Waskat) betapa pentingnya SDM yang memiliki dedikasi, semangat dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. "Pegawai DPPKB harus profesional, teladan serta jadi pelopor yang mampu menyelesaikan permasalahan terkait pengendalian penduduk dengan baik sesuai dengan mekanisme yang ada" terangnya Romadon Wartawan online unggah news yang sudah beberapa kali guna kronfrontir terkait anggaran ingin iya konpirmasi selalu tidak mendapat jawaban dari pihak DPPKB .
Mengenai adaptasi ,era digital dan kemajuan teknologi seperti sekarang pegawai DPPKB diminta relevan dengan tuntutan zaman. "Kita harus adaptif, dan terbuka terhadap perkembangan tekonologi informasi,pungkasnya Madon(team)
