Aspirasi Jabar || Purwakarta - Penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dilaporkan terhenti sementara. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan penerbitan Surat Penetapan Penerima Manfaat Sementara (SPS) Tahap II oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Penghentian sementara penyaluran MBG ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, sebelumnya program yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik tersebut berjalan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah sekolah di purwakarta hingga saat ini belum kembali menerima distribusi makanan bergizi gratis. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi orang tua murid yang berharap program tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan.
Informasi mengenai penghentian sementara penyaluran MBG itu dibenarkan oleh sejumlah kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Sukatani.
Salah seorang kepala SPPG yang juga menjabat sebagai koordinator kecamatan (korcam) di wilayah Sukatani menjelaskan kepada awak media melalui pesan WhatsApp bahwa penghentian sementara tersebut berkaitan dengan pendataan sekolah penerima manfaat.
“Betul ada. Alasannya karena sekolah tersebut belum tercantum di dalam data Disdik (belum punya NPSN), dan BGN sekarang mengambil data dari Disdik (Kemendikdasmen),” ujarnya.
Menurut penjelasan tersebut, sekolah yang belum tercantum dalam data pendidikan, termasuk yang belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), belum masuk dalam daftar penerima manfaat yang menjadi acuan penyaluran program MBG.
Saat ditanya mengenai surat edaran yang secara khusus menjelaskan kebijakan SPS Tahap II, kepala SPPG sekaligus korcam Sukatani tersebut menyampaikan bahwa pihaknya belum memiliki surat edaran publik yang menjelaskan secara terperinci kebijakan tersebut.
“Untuk surat edaran bersifat publik yang menjelaskan mengenai hal tersebut belum bisa saya kirim, Pak, karena memang tidak ada. Hanya SPS 2 dibagikan ke setiap dapur yang merupakan surat resmi,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pengumpulan data sekolah masih berlangsung dan belum selesai direkapitulasi. Adapun pendataan penerima manfaat saat ini mengacu pada data pokok pendidikan (Dapodik).
Berdasarkan keterangan sejumlah orang tua murid, penyaluran MBG di beberapa sekolah yang terdampak dilaporkan berhenti sejak 5 Oktober 2026. Hingga pertengahan Oktober, para siswa disebut telah sekitar satu minggu tidak menerima makanan bergizi gratis.
Kondisi tersebut memunculkan kekecewaan di kalangan orang tua murid. Mereka berharap program MBG yang selama ini dinantikan dapat kembali disalurkan, sehingga anak-anak tetap memperoleh dukungan asupan makanan bergizi selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Bagi masyarakat, keberlanjutan program MBG menjadi hal penting. Karena itu, kejelasan mengenai mekanisme pendataan, penetapan penerima manfaat, serta waktu dimulainya kembali distribusi menjadi informasi yang sangat dibutuhkan.
Para orang tua murid berharap Badan Gizi Nasional segera memberikan kepastian dan mengambil langkah yang diperlukan agar sekolah-sekolah yang terdampak dapat kembali menerima penyaluran MBG setelah persyaratan administrasi dan pendataan terpenuhi.
Penghentian sementara penyaluran MBG di sejumlah sekolah tersebut menjadi perhatian tersendiri, terutama terkait sinkronisasi data pendidikan dengan penetapan penerima manfaat program.
Di satu sisi, validitas data sekolah diperlukan agar pelaksanaan program berjalan tertib dan tepat sasaran. Namun, di sisi lain, proses administrasi dan pendataan diharapkan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi peserta didik dan orang tua.
Oleh karena itu, diperlukan penjelasan resmi dari Badan Gizi Nasional mengenai dasar kebijakan SPS Tahap II, kriteria sekolah yang dapat menerima manfaat, serta mekanisme bagi sekolah yang belum tercantum dalam data pendidikan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari BGN mengenai jumlah sekolah yang di setop sementara dan jadwal pasti penyaluran kembali MBG di sekolah-sekolah terdampak di purwakarta.
Masyarakat berharap persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian agar program Makanan Bergizi Gratis dapat kembali berjalan sesuai ketentuan dan manfaatnya dirasakan oleh para siswa yang menjadi sasaran program.
( Yana )
