Morotai,Maluku Utara - Pemda Pulau Morotai menggelar rapat kordinasi lintas sektor pelayanan publik di hotel Perdana, Jumat (19/1/2024).
Rapat yang mengusung tema. Evaluasi Penerapan Dokumen Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dihadiri oleh Asisten 1 Setda Pulau Morotai, Muchlis Baay, Kadukcapil, Rajak Lotar dan Forkopimda lingkup Pulau Morotai.
Asisten I Setda Pulau Morotai, Muchlis Baay saat membacakan sambutan Pj Bupati, M. Umar Ali mengatakan, fungsi pemerintah adalah government service (fungsi pelayanan).
"Kenapa fungsi pelayanan karena pemerintah wajib melayani untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya, dan penduduknya itu amanat undang-undang. Jadi pemerintah wajib melayani warga negaranya,"ucapnya.
Kata dia, tujuan dan peran pemerintah juga adalah kesejahteraan, untuk mencapai kesejatraan yaitu pelayanan publiknya harus bagus. Jika pelayanan tidak baik, maka dipastikan tidak akan mencapai kesejahteraan itu.
"Sehingga kita dapat melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor pelayanan publik yang tadinya harusnya dilaksanakan di tahun 2023, tapi dilaksanakan di 2024 karena persoalan anggaran,"katanya.
Dia mengatakan, ciri-ciri pelayanan itu di anggap baik apabila kepentingan umum terlayani tidak boleh ada diskriminatif dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban.
"Evaluasi itu minimal dilaksanakan 1 tahun dua, artimya tiap semester harus ada evaluasi kemudian semester berikut juga harus ada evaluasi. Makanya harus ada dua kali evaluasi, tapi kadang-kadang kita lupa evaluasi padahal dengan evaluasi itu sebagai bahan koreksi agar di dalam pelaksanaan pelayanan publik,"imbuhnya.
"Kita tahu capaian yang telah dicapai kemudian langkah-langkah apa yang harus dibenahi yang harus dikoreksi, sehingga menjadi perbaikan bagi pelayanan di tahun-tahun mendatang karena kunci dalam pelayanan publik itu adalah kepuasan masyarakat yang dilayani,"timpalnya.(oje)