Aspirasi Jabar Morotai || Maluku Utara - Komisi I DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara bekerja sama dengan tim Inspektorat mulai melakukan audit keuangan terhadap seluruh desa di Morotai.
Audit ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran desa, termasuk ADD dan BUMDes berjalan sesuai aturan hingga 2029.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Morotai, Zainal Karim, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penertiban keuangan desa.
"Audit keuangan desa, semuanya 88 kepala desa di audit. Jadi, kemarin kami sudah turun," ungkap Zainal, Selasa, 21 Januari 2025
Zainal menjelaskan bahwa audit dimulai dari beberapa desa, yakni Bere-bere, Sakita, dan Kenari, dengan fokus utama pada ADD dan BUMDes.
"Komisi I menggandeng tim Inspektorat untuk melakukan sidak, setelah itu audit internal dulu kepada seluruh kepala desa," jelasnya.
"Dan kita baru memulai dari Bere-bere, Sakita, dan Kenari. Yang diaudit ini semua ADD dan BUMDes untuk melakukan penertiban anggaran desa sampai 2029," tambah Zainal.
Menurutnya, saat ini pihaknya belum menentukan desa-desa mana yang terindikasi mengalami kerugian keuangan. Langkah awal yang dilakukan adalah memastikan penertiban keuangan terlebih dahulu.
"Untuk yang terindikasi, kita belum tahu. Yang penting kita lakukan penertiban itu dulu. Nanti setelah itu, baru pihak Inspektorat bersama DPRD melakukan kesimpulan, mana yang di PTGR (Penggantian Tuntutan Ganti Rugi) dan mana yang tidak," ujarnya. (oje)
