Aspirasi Jabar ||Purwakarta - Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta terbilang fantastis, mencapai Rp6 miliar per tahun. Namun, informasi yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah kendaraan dinas yang tidak beroperasi pun masih masuk dalam daftar penerima kupon BBM.
Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar dan keraguan di tengah masyarakat. Pasalnya, anggaran BBM yang besar seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan dinas yang aktif beroperasi dan mendukung kelancaran tugas DLH dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
"Kalau banyak mobil yang tidak beroperasi tapi tetap dapat kupon BBM, itu berarti ada yang tidak beres. Anggaran negara harus digunakan secara tepat sasaran," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat berharap pihak DLH Purwakarta segera memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai penggunaan anggaran BBM tersebut. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan negara, agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Diharapkan pihak terkait melakukan audit dan investigasi terhadap penggunaan anggaran BBM di DLH Purwakarta, untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau pemborosan.
Editor : Redaksi
