Aspirasi Jabar Morotai - FORUM Masyarakat Desa Pangeo Bersatu menilai kepemimpinan kades Pangeo Munawir Lalatang, gagal. Hal tersebut disampaikan saat Forum tersebut melakukan unjuk rasa di depan Kantor Camat, Kecamatan Morotai Jaya pada, Senin, 2 Juni 2025.
Kordinator aksi, Muhammad Nata dalam keterangannya kepada media ini menyampaikan bahwa kurang lebih 4 tahun ini masyarakat desa pangeo telah bersabar dengan cara kepemimpinan kades yang cenderung tertutup.
"Dan terkesan melegitimasi kepentingan pribadi tanda melihat kepentingan masyarakat desa pangeo. Prospek pembangunan desa yang tidak terarah dan tidak ada progres sama sekali dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan menunjukkan betapa buruknya tata kelola kebijakan," jelasnya.
Kata dia, Pemberhentian desa selama ini, telah keluar dari amanat UU desa nomor 2014 sebagaimana telah di ubah dalam UU nomor 3 tahun 2024 tentang keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
"Ini menunjukkan Pemerintah desa pangeo terkesan menyimpang dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Misalnya Kepala Desa di duga menyelewengkan gaji petugas kebersihan dari tahun 2024 hingga 2025 dengan dalil pembelanjaan mobil desa, anggaran mobiler, upah tukang proyek drenaise, dana ketapang, PJU, Gaji Ketua pemuda, dan Ketua adat yang tidak di berikan setahun terakhir dan sejumlah item anggaran lainnya," ujarnya.
Selaras dengan hasil audit inspektorat, Pulau Morotai, lajut dia, yang telah melakukan suatu langka hukum. Alhasil kepala desa pangeo diduga kuat menyalahgunakan anggaran desa ratusan juta rupiah.
Dengan hal inilah masayarakat desa pangeo tidak percaya lagi dengan kepala desa definitif saat ini, dan sikap mosi tidak percaya. Oleh karena itu FORUM MASYARAKAT DESA PANGEO BERSATU menyatakan Sikap :
1. Meminta kepala desa segera undur diri.
2. Meminta Ketua BPD segera undur diri.
3. Kades segera mengembalikan gaji tukang sapu yang di potong tahun 2024 hingga 2025.
4. Meminta bupati Morotai memberhentikan kapala desa pangeo secara tidak terhormat.
5. Meminta Bupati Morotai memberhentikan Ketua BPD secara tidak terhormat.
6. Meminta JAKSA MENGAMBIL ALIH DUGAAN TEMUAN KADES PANGEO BERDASARKAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT KABUPATEN PULAU MOROTAI.
