Aspirsi Jabar ||Morotai-Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Sukri Mandea, menyayangkan langkah Ketua DPRD, Wakil Ketua II, serta sejumlah pimpinan fraksi yang melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan mutasi ASN dan pemberhentian sementara kepala desa.
Ia menilai tindakan tersebut justru dapat memperkeruh hubungan kelembagaan antara DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Sukri yang merupakan kader Partai Demokrat mengatakan bahwa surat yang dibawa ke Kemendagri tidak pernah menjadi bagian dari agenda resmi rapat DPRD dan juga tidak pernah dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus).
"Langkah terobosan seperti ini sangat disayangkan karena berdampak langsung pada hubungan antar dua lembaga. Padahal, jika Pemda dianggap gagal, maka DPRD juga akan turut dinilai gagal karena tugas DPRD adalah mengawasi kerja-kerja eksekutif," tegas Sukri, Sabtu 28 Juni 2025.
Ia menekankan bahwa semestinya DPRD menggunakan mekanisme kelembagaan yang tersedia, seperti memanggil dinas terkait untuk dimintai penjelasan sebelum membawa persoalan ke tingkat yang lebih tinggi.
"Soal mutasi ASN dan pemberhentian sementara 23 kepala desa itu merupakan kewenangan Pemda dalam hal ini Bupati. Kalau DPRD tidak puas, panggil dinas terkait dulu. Jika tidak direspons, baru kita naik satu tingkat lagi," jelasnya.
Sukri juga menyoroti kurangnya kepekaan pimpinan dan sejumlah anggota DPRD terhadap persoalan-persoalan penting lainnya yang telah dilaporkan masyarakat ke DPRD, seperti sengketa lahan di lingkar bandara dan masalah penataan RT/RW.
"Masih banyak hal yang lebih penting yang perlu disikapi. Ini justru belum ditindaklanjuti, tapi sudah buru-buru ke Kemendagri," ujarnya.
Menurut Sukri, pemerintahan Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Christian Pawane belum genap satu tahun berjalan. Oleh karena itu, ia mengajak rekan-rekan sesama anggota dewan untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada kepala daerah dalam menata pemerintahan.
"Jangan gegabah mengambil langkah. Kunjungan ke Kemendagri menurut saya terlalu dini," tutupnya.
Sukri juga berharap agar para pimpinan dan anggota DPRD yang masih berada di Jakarta dapat segera kembali ke Morotai untuk melanjutkan tugas dan aktivitas kelembagaan yang dinilai cukup mendesak untuk segera diselesaikan.(oje)
