Aspirasi Jabar || Morotai - Sehubungan dgn informasi perubahan mekanisme, kebijakan dan penetapan kuota Contener pada tranportasi angkutan melalui Tol Laut, utk kabupaten dan kota seluruh Indonesia, dimana daerah tidak lagi diberikan kewenangan utk melakukan Validasi akhir terhadap kuota Contener di daerah masing-masing, hal ini menunjukkan tindakan yg sangat kami sesalkan. Sebaiknya kembali ke sistem awal yg di terapkan sebelumnya , kami dari Dinas Perdagangan, Industri kooperasi dan usaha kecil menengah kabupaten Pulau Morotai sangat keberatan dengan sistem yang diterapkan oleh pusat dalam hal ini Pelni dan Kemenhub dengan beberapa alasan mendasar sbb ;
1. Kestabilan komoditi sembilan bahan pokok hanya dapat dilakukan jika daerah melakukan survey dan pengecekan kondisi pasar secara konsisten dan hasilnya ditindaklanjuti dgn menetapkan jumlah pasokan sesuai kebutuhan pasar melalui penetapan jumlah contener sesuai kuota yg ada tanpa di intervensi oleh pihak manapun.
2. Inflasi hanya dapat dikendalikan ketika kita mampu menjaga ketersediaan stok bahan pokok baik jumlah maupun jenis sesuai kebutuhan konsumen.
3. Penetapan validasi akhir oleh daerah masing masing terkait dengan jumlah dan jenis bahan pokok yg dibutuhkan pasar konsumen sangat menentukan kestabilan harga utk menjaga IPH di daerah.
4. Keseimbangan stok bahan pokok dan serta kestabilan harga hanya dapat diciptakan jika daerah diberikan kebebasan utk menentukan income stok di daerah masing masing.
Dengan demikian berdasarkan beberapa alasan yg dikemukakan diatas maka Perindagkop dan UKM kabupaten Pulau Morotai menolak dengan tegas sistem baru yg akan diterapkan terkait dgn penetapan jumlah dan jenis bahan pokok yang di suplai melalui contener yg di validasi oleh Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenhub dan Kemendag.
Demikian Terimakasih...
Kadis Perindagkop dan UKM Kabupaten Pulau Morotai.ujar Djufri Kube
