Aspirasi Jabar || Purwakarta, – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas Presiden Joko Widodo, yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat, justru menuai masalah di Kabupaten Purwakarta.
Ratusan warga Desa Gandasoli, Kecamatan Plered, hingga kini belum menerima sertifikat tanah mereka, meskipun berkas telah dikumpulkan sejak tahun 2019. Informasi yang dihimpun juga menyebutkan bahwa beberapa desa lain juga mengalami masalah serupa.
Lambannya proses penyerahan sertifikat ini memunculkan keresahan dan kekecewaan di tengah masyarakat, mendorong Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Purwakarta untuk meminta klarifikasi dari kantor ATR/BPN Purwakarta.
Pospera resmi melayangkan surat permohonan audiensi pada 17 November 2025, dan pihak BPN menjadwalkan pertemuan pada Selasa, 25 November 2025 pukul 09.30 WIB.
Namun, Pospera merasa diperlakukan tidak semestinya ketika mendatangi kantor BPN pada hari yang dijanjikan. Setelah tiba tepat waktu, rombongan Pospera bersama perwakilan aparatur desa hanya diminta menunggu tanpa kepastian. Mereka bahkan menuturkan bahwa Kepala Kantor BPN sempat terlihat keluar untuk mengantarkan tamu lain, tetapi hingga pukul 11.15 WIB perwakilan Pospera tidak kunjung diterima.
“Kami ke kantor BPN ini sama perwakilan aparatur desa. Kami jadi berpikir negatif, jangan-jangan ada sesuatu sehingga kami tidak diterima,” ujar Ketua Pospera Purwakarta dengan nada kecewa.
Merasa diabaikan, Pospera menegaskan akan mengambil langkah lanjutan. “Kami akan kirim surat ke kementerian dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI untuk menindaklanjuti hal ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak ATR/BPN Purwakarta terkait mangkraknya sertifikat PTSL warga Gandasoli maupun alasan batalnya audiensi bersama Pospera.
Editor : eka
