Aspirasi Jabar Morotai - Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai, memastikan penataan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agenda prioritas Bupati dan Wakil Bupati guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Rusli Sibua saat dikonfirmasi awak media, Senin, (23/2/2026) malam. Ia mengakui, memasuki satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Rio Christian Pawane, masih terdapat sejumlah pimpinan OPD yang belum berstatus definitif.
Menurut Rusli, kondisi itu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi program dan agenda strategis pemerintah daerah.
“Dalam satu tahun pemerintahan ini tentu kita ingin berbuat banyak. Namun, masih ada yang harus kita benahi, terutama dalam penataan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Karena itu, kata Bupati, pelantikan pejabat OPD definitif akan segera diprioritaskan. Penataan struktur organisasi dinilai penting untuk memperkuat koordinasi, memperjelas kewenangan, serta mendukung tugas-tugas kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Ke depan, ini akan menjadi skala prioritas, termasuk pelantikan pejabat definitif, untuk mendukung kerja-kerja Bupati dan Wakil Bupati,” katanya.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa proses penataan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Seluruh tahapan harus mengikuti regulasi dan mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kita harus melalui sistem dan mekanisme yang ada. Yang pasti, semua akan kita benahi sesuai aturan,” tegasnya.
Bupati berharap, dengan struktur OPD yang terisi secara definitif dan tertata dengan baik, kinerja pemerintahan di Kabupaten Pulau Morotai dapat semakin efektif, terutama dalam merealisasikan program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pulau Morotai, Hi. Alfatah Sibua menjelaskan terkait dengan perkembangan jabatan defenitif pimpinan OPD dilengkup pemerintah daerah Morotai.
"Untuk proses uji kompetensi telah selesai dilaksanakan dan tinggal menunggu pertimbangan teknis (pertek) dari BKN. Jadi ada dua orang yang di uji kompetensi itu sudah selesai dilaksanakan tinggal menunggu pertek dari BKN. Begitu perteknya keluar maka dua orang yakni saya dengan Pak Ahdad langsung dilantik," Jelas Alfatah saat dikonfirmasi media ini melalui WhatsApp pada, Selasa (24/2/2026).
Lanjut dia, sementara untuk seleksi terbuka di 13 jabatan OPD, saat ini lagi berjalan pada tahapan pendaftaran, katanya
"Jadi dari 13 jabatan yang dilelang diantaranya jabatan Kepala Bappeda, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Perkim, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Kesehatan dan KB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas PTSP, Kepala Pelaksana BPBD, Sekertaris DPRD, Kepala Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Sekretariat Daerah, Kepala Staf Ahli Bidang Administrasi, Pembangunan, Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah," Ungkapnya sembari menutup penyampaiannya
Berikut Persyaratan Umum :
1. Berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil
2. Memiliki Pangkat/Golongan Ruang serendahnya Pembina (IV/a);
3. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
4. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan
diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
5. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling
singkat 2 (dua) tahun.
6. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
7. usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun saat pelantikan.
8. sehat jasmani dan rohani.
(oje)
