Aspirasi Jabar Morotai — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Morotai menerapkan metode swakelola dalam pembangunan jalan tani dan talud pada Tahun Anggaran 2025. Metode ini terbukti mampu menekan biaya pembangunan tanpa mengurangi fungsi dan manfaat infrastruktur bagi masyarakat Pulau Morotai, 1 Februari 2026
Kepala Dinas PUPR Pulau Morotai, Fahmi Usman, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya telah membangun jalan tani sepanjang 15 kilometer dengan total anggaran sebesar Rp1,5 miliar. Capaian tersebut dinilai sulit diwujudkan apabila menggunakan sistem tender yang membutuhkan biaya pembangunan jauh lebih besar per kilometernya.
Selain itu, metode swakelola juga diterapkan pada pembangunan talud batu bolder di Desa Rahmat sepanjang 230 meter dengan anggaran sekitar Rp1 miliar. Sebagai perbandingan, pembangunan talud dengan panjang hampir sama melalui sistem tender di desa lain menelan anggaran hingga Rp4,1 miliar.
Fahmi menegaskan bahwa penghematan anggaran tersebut sama sekali tidak menurunkan kualitas maupun manfaat pembangunan. Infrastruktur yang dibangun tetap menunjang mobilitas masyarakat, aktivitas pertanian, serta berfungsi melindungi badan jalan dari potensi longsor dan abrasi.
Menanggapi beredarnya video di salah satu media online yang menayangkan kondisi jalan rusak dan dikaitkan dengan hasil pembangunan swakelola, Dinas PUPR Kabupaten Pulau Morotai menyatakan secara tegas bahwa informasi tersebut adalah HOAKS.
Fahmi memastikan, jalan yang ditampilkan dalam video tersebut merupakan jalan tani lama yang dibangun pada tahun-tahun sebelumnya dan tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan pekerjaan pembangunan jalan tani yang dilaksanakan melalui metode swakelola pada Tahun Anggaran 2025.
“Video tersebut bukan hasil pembangunan saat ini. Mengaitkan kondisi jalan lama dengan pekerjaan swakelola tahun 2025 adalah tidak benar dan menyesatkan. Informasi itu HOAKS,” tegas Fahmi.
Ia juga menjelaskan bahwa jalan tani menggunakan material sirtu dan dirancang khusus untuk mendukung aktivitas pertanian. Jalan tersebut tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermuatan berat secara terus-menerus karena dapat mempercepat kerusakan.
Dinas PUPR Kabupaten Pulau Morotai mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dan menyebarkan informasi yang tidak disertai data, waktu, dan lokasi yang jelas. Pemerintah daerah berkomitmen menyampaikan informasi pembangunan secara terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.(oje)
