Aspirasi Jabar Morotai -- Organisasi Cipayung Plus Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara, mendesak DPD I KNPI Provinsi Maluku Utara segera memberhentikan ketua DPD ll KNPI Kabupaten Pulau Morotai.
Desakan ini datang dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dibawa ketua Bahadar Bakali, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dibawa ketua Jeral Gatawahi dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Pulau Morotai Devinve Hau Gumi.
Hal ini buntut dari dugaan kuat ketua KNPI dibawa Julkfli Samania dinilai melanggar aturan AD/Art organisasi telah melakukan memeras pejabat tanpa kesepakatan internal organisasi tersebut.
Ketua IMM Morotai, Bahadar Bakali menegaskan dengan mempertimbangkan beberapa poin kajian dalam organisasi Cipayung Plus Morotai di antaranya IMM, GMKI dan GMNI medesak DPD I KNPI Malut segera mengambil langkah pemecatan.
"Ada hal paling fundamental yang harus menjadi bahan untuk melakukan pemecetan ketua Umum KNPI Morotai, Yaitu melangar Ad/Art organisasi," tegasnya, kepada tandaseru.com, (26/3/2026).
Bahadar bilang, organisasi nasional yang terafiliasi dalam KNPI Morotai ini sudah lama mengantongi data dari bebagai sumber, bahwa ketua KNPI menjalankan roda organisasi hanya kepentingan individu dan terkesan merusak citra.
Padahal organisasi ini sudah fakum bertahun-tahun dan kembali aktif pada 2025 kemarin. Sayangnya sampai saat ini tak ada satupun agenda KNPI yang nampak.
"Kasus yang kami dapat sudah kami kaji, bahwa Saudara Zulkifli secara sadar membuat Raker tidak berdasrakan konstitusi organisasi padahal, didalam Ad/Art pasal 52 ayat 4 telah menjelaskan secara gamblang, bahwa Rapat Kerja Daerah KNPI harus diikut sertakan OKP baik nasional ataupun lokal dan juga ada keterlibatan Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI dan DPK," ujarnya.
Oleh seban itu, Cipayung mertimbangankan saudara Zulkifli Samania tidak layak nahkodai KNPI. Sebab, tidak paham Ad/Art sebagai organisasi taraf nasional
Senada Ketua GMNI Morotai, Jeral Gatawahi, mendesak DPD l KNPI Malut agar tidak berlarut memberhentikan Zulkifli Samania dari ketua KNPI Morotai.
"Diliat dari stayle nya memaksakan diri jadi elit, jangan karena ingin besar, ingin top tapi tidak memiliki etika dalam berorganisasi. Ini adalah satu keburukan memberi contoh bagi pemuda Indonesia khsusnya di Morotai," timpalnya.
Hal ini ditambahkan ketua GMKI Morotai Devinve Hau Gumi, bersama ini Cipayung IMM, GMNI dan GMKI menyatakan sikap secara terbuka dan profesional kepada DPD I KNPI Maluku Utara segera mengeluarkan surat pemecatan terhadap ketua Umum DPD II KNPI Morotai.
"Karena telah melangar Ad/Art organisasi dan melibatkan orang-orang yang bukan pengurus aktif dalam melaksanakan Rakerda secara sepihak dan tidak melibatkan organisasi Cipayaung atau di bawahnya," tukasnya.
Belum lama ini, Julkifli Samania melakukan Rapat Kerja (Rakerda) Rabu, 11 Maret 2026, diketahui Rakerda disebut ilegal lantaran tidak melibatkan peserta atau pengurus resmi secara SK. Anehnya Zulkifli melibatkan anggota Rakerda diluar dari anggota KNPI.
"Ini tentu menjadi citra buruk bagi organisasi pemuda. Maka, secara kolektif Cipayung Plus mendesak agar DPD I KNPI Provinsi Malut Mengambil Langka cepat untuk mengatasi masalah tersebut," cetusnya.
Sementara itu, Ketua KNPI Morotai, Zulkifli Samania, membantah bahwa dirinya tidak melakukan pemesanan terhadap sepapaun apalagi ke Pejabat Daerah.
"Kalu memang saya betul peras saya siap undur diri sudah dari jabatan ini," katanya.
Menurutnya untuk menjelaskan oragnaisi tersebut, bukan berarti tidak memiliki program. Ia mengaku diinternal KNPI tidak bisa di ajak kompromi soal membahas KNPJ kedepan
"Mau kase bajalang (KNPI) tapi posisi internal tidak bisa di ajak, saya menunggu sikap DPD 1 KNPI Provinsi Malut," tandasnya.
