-->

Notification

×

Iklan

Dirjen Otda Kementrian dalam negeri merespon sejumlah problem pembangunan yang di usulkan Pemda Pulau Morotai

1 Apr 2026 | April 01, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-04-01T12:32:41Z

Aspirasi Jabar ||  Morotai - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri merespon cepat sejumlah problem pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai.



Respon tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi virtual melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh jajaran pimpinan daerah di Ruang Command Center Kantor Bupati, Rabu (1/4/2026).

​Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, didampingi Sekretaris Daerah M. Umar Ali, dan Asisten Pembangunan Umum SETDA, Ahdad Hi Hasan.
​Wakil Bupati Rio Christian Pawane menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Pemkab Morotai menyampaikan sejumlah usulan strategis, terutama mengenai penguatan konektivitas wilayah. Ia menyebutkan bahwa Ditjen Otda berkomitmen untuk menjembatani komunikasi dengan kementerian teknis terkait.




​"Akan difasilitasi ke kementerian terkait, khususnya perhubungan, untuk mendukung konektivitas pembangunan di Morotai," ungkap Rio kepada awak media usai kegiatan.
​Salah satu poin penting yang dibahas adalah terhambatnya berbagai proyek infrastruktur akibat pemangkasan APBD. Kondisi fiskal yang terbatas membuat pembangunan di daerah menjadi stagnan, sehingga campur tangan pemerintah pusat melalui fasilitasi Ditjen Otda sangat diharapkan.

​Pihak Ditjen Otda menyatakan telah memetakan poin-poin permasalahan yang dihadapi Morotai dan berjanji akan melakukan tindak lanjut (follow-up). Sebagai langkah administratif, Pemkab Morotai diminta untuk segera mengirimkan surat resmi kembali kepada Ditjen Otda guna memperkuat dasar koordinasi antar lembaga.
​Selain masalah infrastruktur, Rio juga memaparkan kendala regulasi terkait postur anggaran. Sesuai aturan terbaru, belanja pegawai dipatok maksimal sebesar 30%, sementara saat ini angka belanja pegawai di Pulau Morotai masih berada di kisaran 36%.

​"Kami meminta kebijakan khusus terkait hal ini karena hampir semua daerah menghadapi keluhan yang sama. Pihak Ditjen Otda telah mencatat hal ini untuk ditindaklanjuti lebih lanjut," pungkasnya.(oje)
×
Berita Terbaru Update