Aspirasi Jabar || Jakarta - Oleh : Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi
Setelah aktifis mahasiswa ekstrakurikuler GMNI dan HMI yang diajak meninjau gudang beras Bulog. Pada Hari Kamis 23 April 2026 Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengajak beberapa orang pengamat. Tidak tanggung-tanggung, pengamat politikpun diajak. Lalu, dihadapan media membuat pernyataan "pembuktian" bahwa gudang penuh beras dianalogikan dengan tercapainya swasembada beras. Sabtu. 25/4/2026.
Tidak hanya gudang yang penuh karung beras. Mentan Amran Sulaiman dengan ketegasan dan keyakinannya menyatakan persediaan beras nasional berlimpah hingga lebih 5 juta ton. Di gudang Bulog itu, Mentan Amran Sulaiman membandingkan dengan capaian swasembada beras di era Orde Baru (Orba) yang lebih rendah dari kinerjanya. Benarkah demikian adanya, logiskah perbandingan itu dilakukan oleh seorang Menteri pembantu Presiden RI Prabowo Subianto?
Pernyataan Mentan Amran Sulaiman itu sangat ahistoris sebab saat Orba dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto mencapainya selama 15 tahun. Saat itu, jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1980 (SP1980), mencapai, 147,5 juta jiwa.
Sedangkan, Mentan Amran Sulaiman mengklaim capaian swasembada beras selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Dengan jumlah penduduk menurut data BPS pada Juni 2024 mencapai 281,6 juta jiwa.
Perbandingan yang setarakah atau _apple to apple_ capaian swasembada beras tersebut? Yang patut diteliti lebih lanjut justru logika pencapaian swasembada beras yang sangat cepat. Benarkah hasil produksi di dalam negeri semua atau ada yang berasal dari impor tahun sebelumnya, yaitu, 2022, 2023 dan 2024. Apalagi, jika memang secara faktual dan obyektif tidak ada impor beras sama sekali yang dilakukan oleh BUMN PT. Badan Usaha Logistik (Bulog).
Sumber : Humas MIO Indonesia DKI Jakarta
Jurnalis : Novi
Editor : Asp. SP.
