Aspirasi Jabar || Purwakarta - Seorang mitra Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi dan berhak mengikuti pelatihan dikabarkan harus menerima kenyataan pahit setelah namanya diganti dengan peserta lain. Pergantian tersebut terjadi ketika yang bersangkutan tidak dapat hadir pada hari pertama pelatihan karena sakit dan harus menjalani perawatan medis.
Padahal, peserta tersebut telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan dinyatakan lolos sesuai prosedur yang berlaku. Namun, kondisi kesehatan yang tidak terduga membuatnya tidak dapat mengikuti pelatihan pada hari pertama. Alih-alih diberikan kesempatan untuk menyusul atau menjelaskan kondisi yang dialaminya, posisi peserta tersebut justru digantikan oleh orang lain.
Kejadian ini menuai sorotan dari berbagai pihak karena dinilai mengabaikan aspek kemanusiaan dalam pengambilan keputusan. Banyak pihak menilai bahwa kondisi sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau bukti rawat inap seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum dilakukan pergantian peserta.
Sekretaris KNPI Kecamatan Bojong, Dedi Supriadi, turut menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut.
"Kami sangat menyayangkan apabila benar ada peserta yang telah dinyatakan lolos kemudian diganti hanya karena tidak bisa hadir pada hari pertama pelatihan akibat sakit dan harus dirawat. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya ada kebijakan yang lebih mengedepankan sisi kemanusiaan. Sakit bukanlah sesuatu yang direncanakan dan setiap orang bisa mengalami kondisi darurat," ujar. Dedi Supriadi.
Lebih lanjut, Dedi juga menyoroti proses rekrutmen mitra BPS Kabupaten Purwakarta yang menurut sejumlah informasi di masyarakat masih menimbulkan pertanyaan terkait keterbukaan dan transparansi.
"Selain persoalan pergantian peserta, kami juga menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait proses rekrutmen yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Bahkan muncul dugaan bahwa peserta yang memiliki kedekatan dengan pihak tertentu lebih banyak yang dinyatakan lolos. Tentu dugaan ini harus dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat," katanya.
Menurut Dedi, transparansi menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Ia berharap setiap tahapan seleksi dapat dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami tidak ingin membuat tuduhan tanpa dasar. Namun ketika muncul banyak pertanyaan dari masyarakat, maka lembaga terkait perlu memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka. Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik," tambahnya.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi. Masyarakat berharap adanya evaluasi terhadap mekanisme pelatihan dan rekrutmen agar proses yang dijalankan tidak hanya berpegang pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, kemanusiaan, dan keterbukaan.
Hingga berita ini ditulis, pihak BPS Kabupaten Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pergantian peserta yang sedang menjalani perawatan medis maupun terkait berbagai pertanyaan masyarakat mengenai proses rekrutmen mitra statistik tersebut.
Catatan : Pernyataan mengenai dugaan kurangnya transparansi dan adanya peserta yang diduga memiliki kedekatan dengan pihak tertentu merupakan dugaan yang perlu dibuktikan dan diklarifikasi oleh pihak terkait. Berita ini disusun berdasarkan informasi dan pernyataan narasumber yang tersedia saat penulisan.
Editor : Asp. SP.
