Aspirasi Jabat || Nagreg — Ketua DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKB, Hj. Renie Rahayu Fauzi, A.Md., kembali turun langsung ke tengah masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi warga. Kegiatan dialog lintas sektor tersebut dikemas dalam program unggulannya, BOLING (Program Rabu Dialog Keliling), yang digelar pada Rabu, 5 Agustus 2026, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Nagreg.
Acara ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus sarana dialog terbuka antara perwakilan DPRD, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dibahas secara transparan guna mencari solusi bersama demi mendukung kelancaran pembangunan daerah ke depan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Camat Nagreg H. Perdana, Kapolsek Nagreg Kompol Idham Azis, Danramil Cicalengka 2402 Kapten Inf Ade Chaerul, para Kepala Desa se-Kecamatan Nagreg, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta para tokoh masyarakat dari berbagai unsur.
Dalam sambutannya, Hj. Renie Rahayu Fauzi menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang harmonis antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Menurutnya, dialog langsung seperti ini merupakan media paling efektif untuk mendengar kebutuhan dan harapan warga secara langsung, sehingga kebijakan yang diambil nantinya dapat benar-benar tepat sasaran.
“Melalui forum ini, kami berharap seluruh elemen masyarakat bisa terus bersinergi dalam menjaga kondusivitas wilayah serta mendukung program-program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” ujar Hj. Renie di hadapan warga Nagreg.
Sementara itu, Camat Nagreg H. Perdana menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan dialog lintas sektor tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk penguatan koordinasi dan kebersamaan antara pemerintah daerah dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Nagreg.
Forum dialog berlangsung secara interaktif. Banyak masukan dan aspirasi yang disampaikan peserta, mulai dari isu pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, keamanan lingkungan, hingga program pemberdayaan masyarakat. Seluruh aspirasi yang tercatat akan menjadi bahan penting bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bandung dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan berpihak pada rakyat.
