Aspirasi Jabar || Sumedang — Proyek revitalisasi SMK Al Amah, Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026, kini disorot karena diduga melanggar sejumlah aturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. Kamis(27/8/2026).
Proyek yang dibiayai dana APBN 2026 sebesar Rp942.437.000 ini meliputi revitalisasi 2 ruang kelas dan pembangunan 2 Ruang Kelas Baru (RKB), dengan pelaksana Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Pekerjaan ditargetkan selesai dalam 120 hari kalender, berlangsung sejak 12 Agustus hingga 9 Desember 2026.
Diduga Abaikan Keselamatan & Perlindungan Pekerja
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pelanggaran teridentifikasi:
- Minim APD: Pekerja tidak mengenakan helm, sepatu safety, dan rompi proyek secara lengkap. Kepala Sekolah mengaku telah menyediakan 10 set APD, namun di lokasi hanya terlihat 2 orang menggunakannya.
- Tanpa Jaminan Sosial: Tenaga kerja diduga belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- Tidak Serap Tenaga Lokal: Tidak ada warga sekitar Cimanggung yang dilibatkan dalam pengerjaan.
⚖️ Mendesak Pengawasan & Pemeriksaan
Masyarakat meminta Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan segera turun melakukan pemeriksaan. Proyek yang menggunakan uang negara ini dinilai wajib transparan, memenuhi standar keselamatan, serta memberi manfaat langsung bagi warga sekitar.
“Proyek ini memakai uang negara. Wajar jika publik menuntut transparansi, keselamatan kerja dipenuhi, dan masyarakat sekitar juga merasakan manfaatnya, ujar salah satu warga.
Bahkan saat mengkonfirmasi Pihak Kepala Sekolah menyatakan bahwa pekerja dilapangan sudah di intruksikan pihak Yayasan, kami hanya melaksanakan perintah ketua Yayasan, kebetulan ketua yayasanya baru.
Menurut dia," kami mencari pekerja yang giat agar sesuai tatget yang diharapkan. Maka memakai tenaga ahli, kata kepala Sekolah, saat dikonfirmasi melalui pesan Watshap.
Diperjelas Mandor pekerja saat dikonfirmasi salah satu awak media dia mengatakan, kami bukan asli orang sini, tapi dari Brebes jawa Tengah.
Sementara dalam aturan revitalisasi jelas berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Sekolah. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah bersama panitia pembangunan (seperti Panitia Pembangunan / P2SP) yang dibentuk oleh pihak sekolah dan komite dengan melibatkan warga sekitar tanpa tenaga dari luar daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak P2SP selaku pelaksana belum dapat dimintai keterangan secara gamblang sejauh mana keterlibatan komite dalam kegiatan tersebut.
