Terjadi setelah Forum Meminta Klarifikasi Polemik Wabup Sumedang, Ada Apa?
Aspirasi jabar || Sumedang – Rencana audiensi lanjutan Forum Ormas dan Masyarakat Peduli Sumedang (FORMAS) dengan DPRD Kabupaten Sumedang kembali dijadwal ulang.
Namun, di balik penundaan tersebut muncul cerita lain. Ketua/Kordinator FORMAS, Ustaz Dedi Mulyadi, bersama sejumlah pengurus mengaku mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal. Pesan yang disampaikan singkat, tetapi membuat mereka merasa perlu waspada: “Hati-hati.”
Belum diketahui siapa orang di balik telepon tersebut maupun apa maksud sebenarnya. Tidak ada bukti yang dapat memastikan bahwa telepon itu berkaitan dengan polemik Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila ataupun dengan agenda FORMAS di DPRD.
Tetapi waktunya menjadi perhatian, karena pengakuan tersebut muncul setelah FORMAS melakukan audiensi pertama dengan DPRD Sumedang untuk meminta klarifikasi mengenai persoalan yang menyeret nama Wakil Bupati.
Surat DPRD: Audiensi Dijadwal Ulang
Dalam surat resmi DPRD Kabupaten Sumedang tertanggal 17 September 2026, bernomor B/577/000.1.5/IX/2026, DPRD menyampaikan pemberitahuan mengenai penjadwalan ulang aksi damai dan penerimaan audiensi FORMAS.
Surat yang ditandatangani Ketua DPRD Sumedang Sidik Ja'far, S.E. tersebut menyebutkan, penjadwalan ulang dilakukan setelah adanya permintaan dari FORMAS.
Di sisi lain, pada 17 September DPRD Sumedang juga telah memiliki agenda pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Karena itu, DPRD meminta penerimaan audiensi dijadwalkan kembali sesuai kesepakatan.
Artinya, secara administratif, alasan penjadwalan ulang yang tertuang dalam surat DPRD berkaitan dengan permintaan penjadwalan ulang dan adanya agenda pembahasan anggaran. Surat tersebut tidak menyebut adanya ancaman atau teror sebagai alasan penjadwalan ulang.
Sebelumnya FORMAS Sudah Bertemu DPRD
Pada 2 September 2026, FORMAS memang telah melakukan audiensi dengan DPRD Sumedang.
Forum tersebut meminta kejelasan mengenai isu yang berkembang terkait Wakil Bupati Sumedang. Audiensi dihadiri unsur DPRD, Pemkab Sumedang, kepolisian, Forkopimda serta sekitar 100 perwakilan FORMAS.
Saat itu, Ketua DPRD Sumedang Sidik Ja'far menyatakan DPRD akan berkoordinasi dengan tim investigasi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan meminta masyarakat tidak mengambil kesimpulan sendiri sebelum fakta diperoleh.
FORMAS sendiri sejak awal menyatakan bahwa langkah mereka adalah tabayun dan meminta klarifikasi, bukan menghakimi atau memvonis pihak tertentu.
Hasil Investigasi Jadi Perhatian
Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut sudah masuk dalam proses pemeriksaan pemerintah provinsi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 11 September 2026 menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Jabar, belum terdapat fakta yang dapat diumumkan kepada publik. Ia menyebut pihak-pihak yang diperiksa membantah adanya peristiwa sebagaimana isu yang beredar.
Sementara itu, FORMAS tetap meminta agar informasi yang beredar diverifikasi secara terbuka. Mereka menyatakan, jika informasi tersebut tidak benar, sumbernya perlu ditelusuri; jika memang ada fakta yang berbeda, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan melalui mekanisme hukum.
Lalu, Siapa yang Menghubungi FORMAS?
Di sinilah persoalan baru muncul.
Siapa orang yang menelepon? Mengapa hanya mengatakan “hati-hati”? Apa maksud pesan tersebut? Dan apakah benar ada kaitannya dengan aktivitas FORMAS?
Sampai saat ini pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab.
Karena itu, pengakuan mengenai dugaan teror tersebut sebaiknya tidak langsung diarahkan kepada pihak tertentu tanpa bukti. Namun, jika benar ada pihak yang sengaja memberikan tekanan atau ancaman kepada pengurus FORMAS karena aktivitas mereka menyampaikan aspirasi, persoalan itu tentu layak diperiksa.
Terlebih, Pemkab Sumedang sebelumnya juga menegaskan bahwa tidak boleh ada intimidasi, tekanan maupun ancaman terhadap pihak yang memberikan keterangan dalam proses penyelesaian persoalan tersebut.
Jangan Sampai Audiensi Bergeser Menjadi Ketakutan
Publik Sumedang kini menunggu dua hal sekaligus: kepastian jadwal audiensi FORMAS dengan DPRD dan kejelasan mengenai dugaan teror tersebut.
Jika telepon itu hanya salah komunikasi, tentu harus segera diluruskan. Tetapi jika ternyata terdapat unsur intimidasi, aparat penegak hukum perlu menelusurinya secara objektif.
FORMAS juga sebaiknya segera mengamankan bukti yang ada mulai nomor telepon, rekaman percakapan jika tersedia, waktu panggilan hingga saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan melaporkannya secara resmi.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar soal siapa yang benar atau salah dalam polemik Wakil Bupati.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan masyarakat tetap memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan aspirasi, sementara setiap tuduhan harus diuji dengan fakta dan proses hukum.
Dan pertanyaan yang kini wajar muncul di tengah masyarakat Sumedang adalah:
Audiensi hanya ditunda karena agenda DPRD, atau ada persoalan lain yang belum terungkap?
Jawabannya tentu harus datang dari bukti, klarifikasi dan proses resmi, bukan dari rumor baru.
Jurnalis : Aep mulyana
