Aspirasi Jabar Morotai — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menghadirkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar bersubsidi sebanyak 50 kiloliter (KL) atau setara 50 ton per bulan. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat sekaligus mempermudah akses terhadap kebutuhan material bangunan dengan harga yang lebih terjangkau.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop-UKM) Kabupaten Pulau Morotai, Samsul Bahri Rajab, mengatakan penjualan Biosolar akan mulai dilaksanakan di SPBU PT Sri Dewi Jaya pada Senin (9/11/2026).
Menurutnya, harga Biosolar mengikuti ketentuan harga BBM bersubsidi nasional, yakni Rp6.800 per liter. Penjualan dijadwalkan berlangsung sebanyak tiga kali dalam sebulan dengan total kuota 50 KL.
"Untuk teknis pelayanan, antrean kendaraan pengisi Biosolar dan Dexlite akan masuk melalui sisi selatan SPBU, sedangkan kendaraan pengisi Pertalite dan Pertamax masuk dari arah utara. Kedua jalur tersebut akan diatur agar tidak saling mengganggu," jelas Samsul, Minggu (8/11/2026).
Ia menyebutkan, skema antrean tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat antara Disperindagkop-UKM, pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan pihak SPBU yang berlangsung di kantor SPBU pada Minggu (8/11/2026).
Skema pelayanan ini masih dalam tahap uji coba. Apabila ditemukan kendala di lapangan, pemerintah daerah bersama pihak terkait akan melakukan evaluasi dan peninjauan kembali.
Selain itu, pengisian Biosolar diperuntukkan bagi kendaraan roda empat dan roda enam dengan jumlah pengisian menyesuaikan kapasitas tangki masing-masing kendaraan. Kuota tersebut tidak diperuntukkan bagi kendaraan berpelat merah maupun kendaraan milik perusahaan.
Samsul menjelaskan, kebijakan menghadirkan Biosolar bersubsidi ini bertujuan menekan biaya operasional transportasi dan distribusi barang. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memperoleh material seperti pasir, batu, kayu, besi, semen, serta kebutuhan pembangunan rumah lainnya dengan harga lebih murah dan terjangkau.
Termasuk biaya jasa angkutan untuk pengangkutan kopra, kayu, besi, semen, dan berbagai kebutuhan lainnya yang selama ini dinilai masih cukup mahal.
"Kami berharap dengan tersedianya Biosolar di SPBU Sri Dewi Jaya, Organda segera berkoordinasi dan melakukan rapat bersama dinas terkait untuk meninjau kembali tarif sewa kendaraan serta harga material yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena dinilai terlalu tinggi," tutupnya.
Pemerintah daerah berharap kehadiran kuota Biosolar bersubsidi ini tidak hanya mempermudah masyarakat mendapatkan BBM, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap penurunan biaya transportasi dan harga kebutuhan material di Kabupaten Pulau Morotai.(oje)
