41 Triliun Uang Rakyat di Pemprov Jabar Untuk Apa saja? -->

41 Triliun Uang Rakyat di Pemprov Jabar Untuk Apa saja?

30 Okt 2019, Oktober 30, 2019
Pasang iklan

Agus Sanusi Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Purwakarta


Oleh : Agus Sanusi

Dalam nota pengantar keuangan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2020. Ridwan Kamil mengatakan perkiraan pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp 41,583 triliun.

Ridwan Kamil sendiri memaparkan akan memberikan ruang seluas-luasnya untuk partisipasi masyarakat sebagai manifestasi prinsip transparansi melalui penjaringan aspirasi. Sekaligus menyajikan informasi yang memadai sehingga dari aspek akuntabilitas mudah diketahui penggunaan keuangan yang dikelola.

Pertanyaannya dimana kita bisa menemukannya? Tidak ada petunjuk bagaimana publik bisa mengakses dan mengetahui perencanaan, penggunaan dan pelaporan anggaran tersebut. Kecuali tentang penggunaan dana hibah.

Jika Ridwan Kamil bisa mengumumkan berbagai penghargaan yang diterimanya di media sosial. Bukankah seharusnya mudah misal, mengajak kaum millenial menengok rencana anggaran, penggunaan, dan pelaporan sehingga _public trust_ terbangun secara otentik. Itu tidak pernah terjadi.

Padahal ada banyak janji politik Ridwan Kamil dan sampai hari ini publik bertanya-tanya bagaimana hal-hal tersebut terealisasi. Di instagram atau faceboom mungkin mudah mencarinya namun jika kita tanyakan pada masyarakat mereka tidak tahu menahu, menunggu meski sebagian terlanjur kecewa.

Sebab Ridwan Kamil tidak jujur, publik hanya disuguhi panggung dan pertunjukannya. Citra-citraan, framing dan gimmick politiknya. Sementara dapurnya disembunyikan. Ia tampil penuh sensasi meski minim esensi.

Ia bicara semua akan transparan. Tapi mengatakan akan transparan dan benar-benar transparan adalah dua hal berbeda. Orang bisa bicara kamu bisa menengok dapurnya, namun kuncinya terus ia pegang. Begitulah Ridwan Kamil.

Itu baru APBD belum penggunaan dana CSR. Sebab, kesimpang siuran pun terjadi manakah program yang didanai langsung APBD dan manakah yang melalui CSR atau bantuan pihal lain. Publik butuh kejelasan yang nyata bukan retorika.

TerPopuler