Konsultan perencana memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan proyek. Bayangkan mulai dari membuat engineering Estimate/EE yang terkadang langsung dijadikan patokan Owner Estimate/HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang menjadikan harga patokan lelang, serta pembuatan persyaratan administrasi lelang dan persyaratan spesifikasi teknis bangunan (spek). Posisi inilah yang menjadikan konsultan “seksi” di mata kontraktor “jalang”. Komitmen biasanya di arrange dari kedua arah baik kontraktor maupun konsultan. Selanjutnya, perselingkuhan yang bagaimana yang dilakukan antara kontraktor dan konsultan?
Setali tiga uang, kontraktor menginginkan lelang proyek tidak lagi kompetitif, maksudnya peserta lelang hanya diikuti oleh perusahaan kontraktor yang telah diatur, karena kontrkator lain tidak bisa ikut dikarenakan persyaratan administrasi lelang, akhirnya kontraktor yang sudah selingkuh atau “manten siri” dengan konsultanlah yang leading jadi pemenang lelang dengan harga yang sangat tinggi (sekitar 1-2 % dibawah HPS)... pantastis !
Normalnya harga penawaran tinggi apalagi tertinggi menurut aturan Kepres yang terbaru nomor 70 Tahun 2012 sangat sedikit peluangnya untuk menjadi pemenang, karena aturannya adalah penawar terendah yang bertanggungjawab berhak diberi kesempatan menjadi pemenang lelang dengan tetap terpenuhi persyaratan administratif lainnya. Tapi kenyataan pelelangan saat ini tidaklah demikian. Banyak kontraktor bertengger di harga tinggi bahkan tertinggi mendapatkan lelang proyek kosntruksi. Apa yang terjadi dengan fenomena demikian?
Oknum konsultan yang demikian sangat menguntungkan “kontraktor jalang” dalam mencari proyek, selain tujuan tercapai, perselingkuhan sulit diendus YUDIKATIF karena sulit dideteksi sebagai tindakan KKN, bahkan sepintas nampak konsultan dan kontraktor pemenang lelang adalah perusahaan profesional yang dapat memenuhi persyaratan dan berkualitas.
Sempurnalah sudah perselingkuhan ini, Diduga Skenario “cerdas-kotor” ini diketahui-diamini, dan merupakan titipan bahkan sutradaranya adalah sang “RAJA” daerah, bisa juga kepala-kepala Dinas yang bersangkutan. Semua yang terlibat mulai penyedia jasa (konsultan perencana, pengawas, kontraktor) sampai pengguna jasa (panitia lelang, pejabat pembuat komitmen/PPK, pengguna anggaran) semua bekerja sesuai arahan dan kepentingan sang “RAJA”.(Solah)