Oleh: Agus Sanusi
Aspirasijabar.net - Purwakarta,Ketika bupati Anne Ratna Mustika mengeluarkan edaran tentang percepatan penanganan Covid-19 di Purwakarta. Saya mengasumsikan dua hal. Pertama sebagai langkah antisipasi, kedua sebagai langkah kuratif yang berarti Covid-19 sudah masuk ke purwakarta. Apapun itu kita perlu mengapresiasi langkah yang dilakukan bupati Anne yang mencoba memberi rasa aman bagi masyarakat Purwakarta
Permasalahan muncul ketika Gubernur membuat pengumuman tentang data persebaran Corona yang salah satunya positif berasal dari Purwakarta. Sebab bantahan entah dari mana sumbernya justru muncul dimedia sosial. Sikap ini sangat gegabah dan membingungkan. Alih-alih melakukan klatifikasi resmi yang muncul malah pesan berantai. Baru keesokan harinya klarifikasi tersebut muncul secara resmi
Apa yang bisa ditangkap? Buruknya managemen informasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi. Masyarakat butuh informasi valid dan cepat namun yang mereka terima kesimpangsiuran. Ini fatal bukan memberi rasa aman justru melahirkan kecemasan.
Disaat hal tersebut terjadi lantas pada siapa masyarakat harus percaya. Padahal dalam menghadapi sebuah epidemi managemen informasi sangat penting sebab kekeliruan informasi bisa berdampak sangat besar. Kita juga bisa membaca bahwa pemerintah kabupaten dan provinsi tidak benar-benar siap mengadapi Covid-19
*SEBERAPA SIAP PURWAKARTA*
Dampak dari menyebarnya virus corona atau Covid 19 sungguh menggetarkan dan menghebohkan. Hal itu karena banyak masyarakat mulai was-was terhadap penyakit tersebut. Tak terkecuali di Purwakarta.
Saat ini secara resmi dinyatakan 1 positif terinfeksi virus Covid-19 dan 40 orang dalam pengawasan dan pemantauan. Berbagai upaya memang telah dilakukan namun baru sebatas isolasi dan pemantauan serta sosialisasi terkait pencegahan infeksi virus Covid-19. Padahal masyarakat juga butuh fasilitas dan bantuan langsung
Seperti ketersediaan masker sampai hari ini masyarakat masih kesulitan mendapatkan masker. Pemerintah daerah kabupaten purwakarta bisa menyediakan masker secara gratis atau masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau. Sebab meskipun sejumlah aktivitas dihentikan faktanya masyarakat tidak mungkin tidak beraktivitas sama sekali terutama untuk bekerja dan mencari nafkah.
Kedua ketersediaan serta akses pada bantuan medis. Pemerintah kabupaten Purwakarta memang sudah menyiapkan layanan call center. Akan tetapi pada praktiknya kita belum tahu bagaimana semua itu bisa berjalan apalagi jika mengingat dalam situasi biasa pun berbagai kendala dihadapi oleh masyarakat ketika menggunakan layanan itu
Hari ini masyarakat butuh layanan yang bisa diakses secara langsung di daerah secara gratis. Kita bisa belajar dari Surabaya dimana pemerintah menyediakan layanan pengecekan kesehatan gratis. Untuk itu tentu kita harus menghitung ketersediaan tenaga medis serta memastikan apakah kita punya instrumen yang cukup untuk dengan segera mengidentifikasi pasien
Pada akhirnya disini kita berbicara anggaran, apakah kita memiliki cukup anggaran untuk melakukan semua itu? Berapakah persenkah pagu anggaran kesehatan di APBD Purwakarta sekaligus anggaran lain yang mungkin bisa digunakan. Pemerintah perlu terbuka dan transparan sekaligus bersiap untuk segala kemungkinan termasuk ketika menerima bantuan
Apalagi jika kita membayangkan skenario terburuk bagi epidemi ini. Kita juga harus mulai berhitung berapa banyak fasilitas yang diperlukan dan berapa komponen masyarakat yang bisa dilibatkan. Apakah bupati sudah berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit dan instansi di purwakarta? Termasuk di dalamnya kodim dan polres
Kesiapsiagaan pemerintah adalah jaminan rasa aman bagi masyarakat. Pemerintah daerah perlu berupaya keras menunjukan itu. Disini kepemimpinan bupati Anne Ratna Mustika diuji
