Aspirasijabar | Cimahi - Diskominfo. Dalam era industri 4.0 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik dituntut untuk dapat mengimplentasikan smart governance dalam setiap pelaskanaan tugas sesuai dengan kewenangannya agar ekspectasi masyarakat terhadap ASN semakin tinggi.
Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah banyak sistem yang harus digunakan yang masing-masing berdiri sendiri dan belum terkoneksi satu dengan lain, yang menyebabkan terjadinya inefisiensi waktu dan multiple entry yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam transaksi maupun penyusunan laporan keuangan sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kecepatan dalam pelayanan publik.
Berkaitan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah Pemkot Cimahi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) meluncurkan aplikasi Uptodate dan SP2D Online yang mensinergikan data pengelolaan keuangan daerah, diawali dengan integrasi antara aplikasi SIM GAJI PT. Taspen dengan aplikasi Simakci BKPSDMD Kota Cimahi.
Launching SP2D Online melalui aplikasi SIPD dan Aplikasi Uptodate dilakukan oleh Plt. Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn.) Ngatiyana didampingi Kepala BPKAD Kota Cimahi Drg. Chanifah Listyarini, Kepala BKPSDMD Kota Cimahi Heri Zaini dan Branch Manager PT. Taspen Bandung Andi Purwadi, bertempat di Hotel Holiday Inn Bandung (21/04/2022).
Dalam sambutannya Ngatiyana menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Meskipun meskipun Pemerintah Kota Cimahi telah menerima raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), namun upaya perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan.
Elektronifkasi dalam pengurusan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menjadi sesuatu hal yang sangat penting karena dapat menjadi salah satu upaya dalam percepatan pencairan belanja daerah. Integrasi ini sudah direncanakan sejak tujuh tahun yang lalu dan baru dapat direalisasikan di tahun ini.
”Dalam Kesempatan ini penerapan SP2D Online baru dimulai dari proses pencairan gaji PNSD Kota Cimahi. Kami berharap ke depannya dapat dilaksanakan untuk seluruh jenis transaksi belanja sehingga berdampak pada belanja publik yang dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Ngatiyana.
Peluncuran SP2D Online melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) ini bertujuan untuk memudahkan percepatan proses pencairan belanja di masing-masing perangkat daerah sehingga terwujud efisiensi, kecepatan dan transparansi dalam proses pelaksanaan transaksi belanja daerah, yang dalam hal ini Pemerintah Kota Cimahi bekerja sama dengan Bank Jabar Banten (BJB) dan Kemendagri.
Dengan diluncurkannya SP2D Online dan aplikasi Uptodate Ngatiyana berharap perubahan perubahan kearah yang lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan daerah, “Saya berharap kita bersama dapat menyelaraskan pemahaman bahwa dinamika perubahan peraturan keuangan daerah bukan berarti hambatan bagi kita melainkan potensi yang dapat mewujudkan visi Kota Cimahi, menuju Cimahi baru yang maju, agamis dan berbudaya,” Tandas Ngatiyana.
(Bidang IKPS/Dy)