Aspirasijabar ||Morotai -- Tolak kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kali ini berbeda dengan Aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas) Pulau Morotai, Maluku Utara, mahasiswa memblokade jalan protokol depan kantor DPRD Pulau Morotai.
Aksi digelar pukul 9:00 WIT itu, dimana massa aksi menerobos masuk kedalam kantor DPRD dan membawa pintu pagar besi massa aksi pagar pintu masuk kantor DPRD Morotai.
Massa aksi hendak juga membakar ban bekas di depan lobi kantor. Tak lama kemudian pihak keamanan Satpol PP membubarkan,massa aksi kemudian lanjut membolkade jalan utama depan kantor DPRD.
Aksi dipimpin lansung oleh Edikson Castro itu, menyampaikan bahwa, seharusnya pemerintah lebih berpacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah Hak segala bangsa.
"Namun yang terlihat sangatlah miris bawah masyarakat indonesia sampai saat ini masih berteriak yang namanya keadilan. Padahal kita ketahui secara bersama bahwa para leluhur-leluhur kita terdahulu yang mengamanatkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengawal penuh terkait dengan kepentingan masyarakat,"ucap Edikson.
Menurutnya, karena ketidak paham dan ketololan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Akhirnya sampai saat ini persoalan naiknya BBM derita tengah dialami masyarakat.
"Pada umumnya dan pada khususnya masyarakat yang ada di Desa Kolorai Desa Aru Pangeo dan juga Desa Samiyamau Kecamatan Morotai,"ungkapnya.
Saat ini, seperti tampaknya terlihat di Provinsi Maluku Utara khusus Pulau Morotai. Bahwa ketidak seriusan pemerintah daerah dan lembaga legislatif DPRD sudah tak tahu arah tanggung jawabnya.
"Kita ketahui secara bersama hawa nelayan sangat membutuhkan yang namanya bahan bakar itu sendiri, maka dari itu. Pemerintah Kabupaten Palau Morotai sudah seharusnya memperhatikan terhadap keberadaan yang kemudian di rasakan rakyat nelayan yang berada di Pulau Morotai,"tegasnya.
Oleh sebab itu, kami dari Gamhas Sektor Morotai mengencam keras kepada Pemda dan DPRD Pulau Morotai segera selesaikan beberapa masalah di Pulau Morotai.
"Berikan minyak subsidi terhadap masyaraakat nelayan, tangkap petugas SBBN, cabut RUUKHP, berikan hak yang layak kepada guru honorer, selesaikan air hersih, berikan fasilitas kepada pelajar dan stop penggalian pasir ilegal,"tandasnya.(oje)
