Aspirasi Jabar || Cimahi -DPRD Kota Cimahi didatangi sekitar 1.000 pengunjuk rasa dari 5 Aliansi organisasi buruh se kota Cimahi yang menolak adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), di halaman Gedung DPRD Kota Cimahi, Jalan dra Hj Djulaeha Karmita Nomor 5 Kecamatan Cimahi Tengah, Senin (19/9/2022).
Ketua DPRD Kota Cimahi, Ir Achmad Zulkarnain, MT, Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Demokrat, Rini Marthini dan Walikota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P. naik ke atas mobil pendemo untuk ikut berorasi.
Seperti yang di sampaikan oleh Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Zulkarnain yang akrab di panggil Zul ini, pihaknya selaku Ketua DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas mendukung kaum Buruh dan masyarakat Kota Cimahi, agar Presiden Jokowi menurunkan kembali harga BBM,
"Kami selalu bersama dengan aspirasi masyarakat yang selalu kita perjuangkan," kata Zul.
Bahkan sebelumnya dari pihak DPRD telah menerima yaitu aspirasi yang sama dari berbagai elemen masyarakat baik dalam bentuk audensi yang disampaikan beberapa Organisasi Pemuda maupun aksi unjuk rasa yang di sampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Kota Cimahi,
"Kita bersepakat bahwa seluruh anggota DPRD Kota Cimahi, yang mewakili masyarakat masing-masing, bersama-sama dengan masyarakat Cimahi untuk menolak kebijakan kenaikan BBM bersubsidi di Indonesia," tegas Zul.
Di samping itu, ucap Zul Kembali, karena yang memberikan keputusan tersebut adalah pemerintah pusat, sebagai lembaga pemerintahan di kota Cimahi, dengan tertib secara administrasi menyampaikan aspirasi ini, dengan bersurat langsung kepada Presiden Indonesia.
Zulpun berharap, dengan cara melayangkan surat langsung kepada Presiden Joko Widodo, mudah-mudahan,beliau kembali memutuskan kebijakan yang pro dengan masyarakat, seiring dengan kenaikan BBM bersubsidi, mudah-mudahan beliau mau menurunkan harga BBM.
Begitu pula yang disampaikan oleh Walikota Cimahi Ngatiyana, yang ikut naik keatas podium mobil pengunjuk rasa. Menurutnya, pihaknya mendukung aksi demo untuk memperjuangkan kehidupan rakyat banyak,
"Saya selaku pemerintah Kota Cimahi, ikut serta prihatin kepada rekan-rekan semua, jadi saya harapkan kepada rekan-rekan agar tetap semangat, untuk berjuang bagaimana kita memperjuangkan hak kita," ujar Ngatiyana.
Ngatiyanapun meminta kepada kaum buruh yang sedang berunjuk rasa, agar dapat tertib dan kondusif dalam menggelar aksinya tersebut.
"Kita perjuangkan, hanya Allah SWT yang merid'oi bila kita mempunyai niatan yang baik," tutur Ngatiyana.
Harapan Ngatiyana, semoga perjuangan kaum buruh yang berunjuk rasa, mendapatkan ridho dari Alloh SWT,
"Saya sangat bersyukur kepada rekan-rekan buruh yang dari Aliansi semuanya, ternyata kota Cimahi benar-benar kompak, menjaga mencintai kota Cimahi," bangganya.
Selanjutnya kata Ngatiyana, pihaknya turut serta dan mendorong dan mendapatkan hasil yang maksimal.
"Saya selaku pemerintahan Kota Cimahi dan masyarakat, turut berprihatin, dan semua dapat terlaksana seperti apa yang dikehendaki dan khususnya untuk kenaikan BBM bersubsidi," tegasnya.
Diharapkan Ngatiyana, dengan dukungan aksi unjuk rasa buruh ini ada perobahan, dan pemerintah sangat mendukung BBM turun kembali.
Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dari partai Demokrat Rini Marthini, SE, pihaknya sangat mendukung bagi aksi buruh dan mahasiswa untuk diturunkannya kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintahan Joko Widodo,
"Senada dengan Ketua DPRD, Kami dari Partai Demokrat, menolak kenaikan BBM bersubsidi yang sekarang dilakukan oleh Pemerintah," tegas Rini.
Bahkan Rini berjanji bahwa pihaknya siap mendukung dan mengawal aspirasi dari buruh dan mahasiswa, yang melakukan aksinya secara tertib,
"Kami juga sebagai wakil masyarakat banyak menerima keluhan ini, dimana kita baru saja akan bangkit dari Covid-19, tiba-tiba dengan kenaikan BBM bersubsidi ini tentunya, sangat menyusahkan dan menyengsarakan masyarakat semua," ungkap Rini.
Selanjutnya kata Rini, pihak anggota DPRD Kota Cimahi telah menyatakan sikap akan melayangkan surat kepada Presiden Jokowi, melalui Mentri Sekretaris Negara di Jakarta.
"Menindaklanjuti dari hasil penerimaan unjuk rasa, pada tanggal 19 September 2022 yang dilakukan oleh Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Cimahi, yang terdiri dari, SPSI 92, KSPSI, SPN, SSPMI, Gopsi, Kasbi dan Mahasiswa," terang Rini.
Pernyataan DPRD Kota Cimahi mengajukan kepada pemerintah pusat terdiri dari cabut Undang-undang Omni buslaw, Cipta kerja nomor 11 tahun 2020 dan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Maka dengan ini kami, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi, menyatakan sikap bersama dengan rakyat, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, karena semakin memberatkan kehidupan kaum buruh khususnya, yang selama ini dua tahun tidak naik upahnya," ungkapnya.
Yang disesalkan oleh Rini, dengan kenaikan BBM bersubsidi ini, imbasnya kenaikan bahan pokok dan ongkos transportasi naiknya melonjak tinggi.
Akhirnya surat pernyataan sikap dari anggota DPRD Kota Cimahi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut yang di tandatangani oleh ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain, akan segera di layangkan kepada pemerintahan pusat melalui Sekretaris Negara. (Bagdja)