Paripurna Dokumen KUA-PPAS, Pemda Morotai Rancang APBD 2023 Rp. 840 Miliyar Sekian -->

Paripurna Dokumen KUA-PPAS, Pemda Morotai Rancang APBD 2023 Rp. 840 Miliyar Sekian

21 Sep 2022, September 21, 2022
Pasang iklan
 

Aspirasijabar || MOROTAI- Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai rancang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Morotai tahun 2023 sebesar Rp. 840.281 Miliyar sekian. Hal tersebut disampaikan Pejabat (Pj) Bupati Pulau Morotai Muhammad Umar Ali, saat menyampaikan sambutannya dalam sidang paripurna penyerahan Dokumen KUA-PPAS tahun 2023 di Aula Gedung DPRD Pulau Morotai, Rabu (21/09/2022). 

Penyerahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Penyerahan Dokumen KUA-PPAS tahun 2023 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Morotai, Rusminto Pawane dan didampingi oleh Wakil Ketua I, Judi R.E Dadana, Wakil Ketua II, Fahri Hairuddin. Hadir dalam agenda tersebut juga diantaranya, Plt. Sekda Morotai, F. Revi Dara, Sejumlah Anggota DPRD, Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, dan Sejumlah Pimpinan OPD dilingkup Pemda Pulau Morotai. 


Pj. Bupati Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Daerah pada prinsipnya telah menetapkan strategi dan arah kebijakan Pembangunan ekonomi kabupaten Pulau Morotai kedepan yang lebih terarah, terukur dan lebih terencana. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa indikator ekonomi yang telah di rancang dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2023-2026. "Pada tahun 2023 yang menjadi arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah yaitu memperkuat sistem kesejahteraan sosial, transformasi dan inovasi pemerintahan dan pelayanan publik,"ucapnya. 

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023, dan memperhatikan singkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi serta pemerintah pusat, Maka, kata M. Umar Ali, rancangan dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut."Yang pertama, penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak pada tahun sebelumnya dan yang sedang berjalan pada tahun ini. Yang kedua peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Yang Ketiga, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel, disiplin serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Yang Keempat, upaya peningkatan percepatan ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi melalui pembangunan pusat Command Center yang berbasis elektronik untuk memudahkan pelayanan masyarakat dan membantu kinerja pemerintah dan percepatan pembangunan potensi wisata.

Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, lanjut Dia, perlu dilakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, yang dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah, sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan efektif. Dengan demikian, maka rancangan dokumen KUA-PPAS anggaran 2023 dapat disampaikan diantaranya. "Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 840.281.267.292, dimana Proyeksi pendapatan daerah ini terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 54.524.371.880 atau sebesar 6,48 persen dari total pendapatan daerah secara keseluruhan. Sedangkan untuk pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp. 785.756.895.412. Atau sebesar 93, 51 persen dari total pendapatan daerah,"jelasnya 
Pendapatan transfer tersebut di atas, kata Dia, terdiri dari bagi hasil (DBH) sebesar Rp. 26.652.297.000. Dana Alokasi Umum (DAU) Sebesar Rp. 360.907.950.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 309.822.336.142. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar RP. 6.954.808.000 dan Dana Desa sebesar Rp. 65.619.504.000, DBH Provinsi sebesar Rp. 15,800,000,270. 
Selanjutnya lain-lain pendapatan yang sah, diproyeksi sebesar Rp. 0 rupiah."Akibat tidak sesuainya hal ini terjadi Target pendapatan hibah pada postur APBD tahun 2022."katanya. 
Untuk belanja daerah tahun anggaran 2023, lanjut Dia, ditargetkan sebesar Rp. 871.486.845.727. Proyeksi belanja ini terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 433.259.274.637. atau sebesar 49, 71 persen dari total belanja daerah, yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, subsidi, Belanja Hibah, dan belanja bantuan sosial dengan Anggaran sebagaimana yang tertuang Dalam dokumen KUA-PPAS tahun 2023. Sementara untuk Belanja modal sebesar Rp. 323.199.605.202 atau sebesar 37,08 persen dari total belanja daerah, yang belanjanya terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan/mesin, belanja modal gedung/bangunan dan belanja modal jalan/jaringan/irigasi. Sementara belanja tidak terduga sebesar Rp. 5.200.000.000 atau sebesar 0,60 persen dari total belanja daerah. 
Sementara untuk Belanja transfer yang diproyeksikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 109.827.965.888, atau sebesar 12,60 persen dari belanja daerah, belanja transfer terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebesar Rp. 5.452.437.188, dan belanja bantuan keuangan kabupaten kepada desa sebesar Rp. 104.375.528.700. 
Dari gambaran postur tahun 2023 yang dirancang, tambah Dia, terdapat selisih antara Pendapatan dan belanja sebagaimana diuraikan di atas yaitu sebesar Rp. 31.205.578.435, "Ini menggambarkan apabila target PAD yang dirancang pada postur tahun 2023 tidak tercapai maka akan dipastikan terjadi selisih antar pendapatan dan belanja. Kemudian terkait dengan penerimaan daerah sebesar Rp. 0 rupiah, selanjutanya pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 33.580.333.333, sehingga total defisit riil atau silpa tahun 2023 adalah sebesar Rp. 64.785.911.768,"ucap jelasnya. (oje)

TerPopuler