Aspirasi Jabar || Blora - Warga Desa Binting, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Sabtu malam lalu, menggelar pertemuan di balai desa untuk menyampaikan tuntutan agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan audit terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD), khususnya dari hasil sewa kios pasar dan bengkok desa. Desakan ini muncul akibat dugaan penyelewengan yang selama ini menjadi perbincangan hangat di kalangan warga, (15/9/24).
Warga merasa perlu adanya kejelasan terkait pengelolaan dana desa, dana desa (DD), dan alokasi dana desa (ADD). Mereka khawatir adanya penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
“Kami ingin ada transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Jangan sampai ada yang bermain-main dengan uang rakyat,” tegas salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
banner 336x280
Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh BPD Desa Binting, puluhan warga menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait PAD. Dugaan penyelewengan dana dari hasil sewa kios pasar dan bengkok desa menjadi sorotan utama.
Warga menuntut BPD untuk segera melakukan audit secara transparan guna membuktikan kebenaran dugaan tersebut. Jika BPD dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah ini, warga mengancam akan membawa kasus ini ke pihak aparat penegak hukum.
“Kami berharap BPD bisa bertindak cepat dan transparan. Jika tidak, kami akan laporkan ke pihak yang berwajib,” tegas salah satu perwakilan warga.
Dugaan penyelewengan dana desa di Desa Binting, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, terus bergulir. Warga mencurigai adanya penyimpangan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD), khususnya dari hasil sewa kios pasar dan bengkok desa.
Atas dugaan tersebut, warga mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk segera melakukan audit. Kades Ngatino, yang menjadi pusat perhatian dalam kasus ini, belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
( Zaen )