Aspirasi Jabar Ternate, HUMAS- Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Kembali menyabet opini Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan begitu, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai semenjak tahun 2017 berhasil mempertahankan predikat WTP alias sudah 8 kali berturut-turut mampu mempertahankan penilaian atas pengelolaan keuangan daerah dengan baik.
Hal ini terungkap pada saat acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Malukuu Utara di Ternate, Rabu (28/5/2024).
Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua didampingi Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Muhamad Rizki menerima langsung dokumen LHP tersebut yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea.
Seremoni penyerahan dokumen LHP langsung dilakukan penandatangan berita acara penyerahan oleh Bupati Pulau Morotai bersama Ketua DPRD Pulau Morotai dengan Kepala BPK RI Maluku Utara. Turut hadir juga dalam acara tersebut adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhamad Umar Ali beserta sejumlah pimpinan OPD lainnya.
Selain Kabupaten Pulau Morotai, penyerahan dokumen LHP tersebut juga bersamaan dengan seluruh Pemerintah Daerah se Provinsi Maluku Utara. Selain Bupati dan Ketua DPRD Pulau Morotai, pada acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Malut.
Marius Sirumapea dalam laporannya menyebutkan 9 Kabupaten/Kota di Maluku Utara menyabet predikat WTP, hanya Kabupaten Pulau Taliabu saja yang menyabet gelar Wajar Dengan Pengecualian.
Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai Muhamad Rizki yang diberikan kesempatan untuk memberikan sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara yang telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Rizki menegaskan, pihaknya bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai berkomitmen untuk mengoptimalkan peranan pengawasan internal serta terus melakukan konsultasi dengan aparat pengawasan eksternal. (humas)
