Aspirasi Jabar Morotai - Komisi II DPR RI berjanji bakal memanggil panglima TNI untuk membahas masalah sengketa lahan antara TNI Angkatan Udara (AU) dengan masyarakat Morotai yang hingga kini masih bersengketa.
" Ketua komisi merespon dan menyatakan setelah kembali ke jakarta komisi II akan memanggil panglima untuk membahas masalah sengketa lahan di Morotai dan ketua komisi sampaikan di depan pemprov dan Muspida."ungkap Kepala Bappeda Morotai Ahdad Hi Hasan saat mengutip pernyataan ketua komisi II saat rapat bersama dengan membahas masalah pengawasan terhadap fungsi GTRA bertempat di hotel bela Ternate, Senin (28/7/2025)
Respon pihak DPR RI itu disampaikan setelah Ahdad yang mewakili Bupati Morotai mengungkapkan masalah lahan lingkar bandara bermasalah dan hingga kini tidak pernah selesai antara masyarakat dan TNI AU."dalam forum yang dihadiri oleh Gubernur, Muspida provinsi kanwil pertanahan jajaran kepala pertanahan kabupaten kota, oleh Bupati wakikota se-provinsi Malut, saya mewakili pak bupati Morotai, saya sampaikan masalah sengketa lahan Morotai yang belum tuntas dan masalah ini direspon oleh komisi bahwa jika ini berkaitan dengan instansi vertikal maka komisi II akan campur tangan."jelasnya
Selain masalah sengketa lahan, Ahdad juga mengungkapkan soal kawasan hutan yang berada di pulau pulau kecil di Morotai yang masih berstatus kawasan hutan."sampai hari ini, Pulau Dodola, pulau kolorai, Pulau Galo Galo, ngele ngele sebagian besar masih masuk kawasan hutan padahal warga sudah tinggal sebelum Indonesia merdeka, sehingga negara harus menjamin kehidupan warga."ungkapnya.
Dengan adanya penyampaian itu tambah Ahdad, pihak komisi II juga berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut dengan memanggil kementerian kehutanan untuk dibicarakan.(Oje)
