Aspirasi Jabar || Kabupaten Tasikmalaya - kami dari Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Tasikmalaya,pada hari ini kembali gelar audiensi guna untuk wawancara langsung kepada pihak pejabat Pemkab Tasikmalaya,dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Untuk meminta kejelasan terkait tata kelola keuangan ditubuh Pemkab Tasikmalaya,yang disinyalir pengalokasiannya tak jelas alias ada kejanggalan,menurut investigasi dan kajian kami, antara pagu anggaran dan alokasinya diduga tidak ada kesesuaian
"Jadi kami sebagai insan pers naluri jurnalstik kami keluar,dan rasa skeptis kami jadi terpacu,ingin lebih menganalisa lebih dalam,dengan adanya ikhwal tersebut
Akan tetapi kami merasa tidak puas dan kecewa,atas ketidak hadiran Sekda Kabupaten Tasikmalaya dan Ibu Herni, mantan Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tasikmalaya,"kata Ketua DPC PWRI Kabupaten Tasikmalaya,Chandra F Simatupang,usai audiensi yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya,pada Rabu. (15-10-2025)
Adapun tujuan kami melakukan audiensi ini untuk meminta pertanggung jawaban dari apa yang kami pertanyakan,dan sebelum audiensi ini kami mencoba berusaha menemui para pihak terkait untuk meminta jawaban, karna selalu tidak ada dan tidak memberikan jawaban yang kami harapkan,"ujar. Chandra
Chandra menambahkan,kami melakukan audiensi kembali dengan tujuan meminta jawaban secara terbuka, pada audiensi pertama kami Walk out karna dari Kabag tidak hadir, PPTK nya tidak ada dan Sekretaris Daerah pun ikut tidak ada,
"Untuk jawaban pada hari ini,dari para pemangku kebijakan tentunya kami merasa tidak puas dan sangat kecewa karna yang mereka katakan itu tidak sinkron dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan,jelas agenda audiensi sekarang ini tidak kena pada substansi,jawaban jawaban mereka liar kemana mana,intinya kami semua tidak puas,"tandasnya
Padahal yang kami butuhkan ini bukan hanya lisan,kami menuntut laporan pertanggung jawabannya karna dana itu sudah terealisasi sebesar 79 Milyar bukan anggaran sedikit dari Tahun 2024 - 2025, ini dibagi menjadi dua pos penyedia dan sewaklola,dan kami butuh laporan pertanggung jawabannya dari setiap PPA dan PPTK para Kabag khususnya, dan itu belum sampai saat ini.
Untuk langkah selanjutnya,maka kami nyatakan kesepakatan bersama mungkin besok kami akan melayangkan surat konfirmasi secara tertulis dengan kurun waktu 3X 24 jam agar sekretaris daerah memberikan jawaban secara tertulis lagi kepad kami.
Pokonya kami akan terus membahas kembali terkait masalah ini , karna kami pun kemarin melaporkan terkait masalah ini ke BPK RI di Jakarta, maka bila masalah ini belum kunjung selesai kami dari DPC PWRI Kabupaten Tasikmalaya akan melaporkan kembali," terangnya.
Sementara itu,Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Rd. H. Eres Ruslil Aeres, S.H., menyatakan di Kabupaten Tasikmalaya harus lebih baik lagi, jadi transparasni itu harus terbukti dan kita pahami jangan sampai terjadinya penyalahgunaan anggaran.
kemudian jangan ada sesuatu yang ditutup-tutupi tentang masalah itu, sehingga akan menjadikan satu pedoman buat kita kedepan biar lebih transparansi dan clear goodpermont akan lebih bisa berjalan untuk hal tersebut."katanya
Untuk itu,Kita harus berprinsip,harus terbuka apa yang sudah lakukan hari ini,kita harus lebih baik lagi dari kemarin,
Serta hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan kami menekankan proses transparansi mengenai anggaran itu harus jelas dan sesuai dengan tupoksinya,guna terciptanya pemerintahan yang sehat dan pemerintahan yang baik.
Jurnalis : MM
Editor : Asp. SP.
